MAROS, BKM — Pemuda Muhammadiyah Maros resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros. Kerja sama tersebut dalam bidang pengawasan partisipatif terkait peran pemuda dalam pengawasan pemilihan.
Memorandum o f Understanding (MoU) atau nota kesepahaman ditandatangani kedua belah pihak pada acara pelantikan pengurus Pemuda Muhammadiyah Maros di ruang pola Pemkab Maros, Senin (2/9).
”Kerja sama antara Bawaslu dan Pemuda Muhammadiyah ini kami harap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama kalangan pemuda, dalam proses demokrasi di Maros,” ujar ketua Bawaslu Maros.
Ia menambahkan, pemuda memiliki peran strategis dalam memastikan integritas dan transparansi proses pemilu. MoU tersebut akan menjadi dasar formal bagi berbagai kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan di Kabupaten Maros.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pemuda dapat lebih aktif terlibat dalam pengawasan partisipatif di masyarakat. Penandatanganan MoU ini akan menjadi langkah awal dari berbagai program kolaboratif antara Bawaslu Maros dan Pemuda Muhammadiyah Maros.
Program-program yang akan dijalankan berdasarkan MoU ini mencakup Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik, Kepemiluan dan Demokrasi Sosialisasi Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pilkada.
Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif pemuda dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawal proses pemilihan yang bersih dan jujur. Bawaslu Maros dan Pemuda Muhammadiyah Maros berkomitmen untuk bekerja sama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.
Melalui program ini, kami harap Bawaslu bersama Pemuda ”Muhammadiyah dapat menjadi penggerak dalam upaya menciptakan pilkada yang berintegritas,” kata Sufirman.
Ketua Bawaslu Maros pada kesempatan tersebut menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk organisasi kepemudaan, dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
”Kami yakin, dengan melibatkan pemuda, kita dapat menciptakan masa depan demokrasi yang lebih baik dan lebih berintegritas,” tutupnya.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan inklusif di Kabupaten Maros. (ari/c)
