PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) tahun 2024 tak terasa sudah semakin dekat. Namun berdasarkan hasil pilkada sebelumnya saya melihat ada beberapa persoalan yang seringkali menjadi pemicu masalah tiap kali pelaksanaan pilkada.
Pertama adalah serangan fajar yang identik dengan politik uang. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini politik uang masih menjadi tantangan besar. Karena masih ada kelompok masyarakat yang masih bersedia ‘menjual’ suaranya dengan harga yang murah. Hal ini disebabkan karena kurangnya literasi mengenai politik di kalangan masyarakat awam.
Kedua adalah ketidaknetralan oknum aparat dan pejabat daerah, sehingga seringkali masyarakat dituntut untuk “mencoblos” paslon tertentu sesuai kepentingan dari pejabat/aparat tersebut. Dan biasanya, masyarakat yang melawan diancam untuk diberi ‘hukuman’ tertentu.
Untuk mencegah masalah yang pertama tentunya dibutuhkan sosialisasi yang masif di kalangan masyarakat secara langsung. Bagaimana pun eksisnya penggunaan media sosial saat ini, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih banyak pihak yang belum tersentuh sosial media, atau tidak memiliki sarana penyampai berita elektronik semacam radio atau TV, sehingga literasi-literasi tentang politik belum tersampaikan dengan baik dan merata.
Pihak penyelenggara pemilu atau siapapun yang berperan dan bertanggung jawab dalam hal ini seyogyanya harus lebih sering turun kepada masyarakat menengah ke bawah untuk memberi semacam penjelasan atau sosialisasi agar memilih paslon sesuai dengan kualitas, visi misi, dan program yang ditawarkan. Bukan berdasarkan siapa yang paling banyak membagikan uang.
Untuk permasalahan kedua sebenarnya kembali lagi kepada pribadi dari masing-masing pejabat tersebut. Bagaimana kesadaran mereka selaku pemimpin agar memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memilih sesuai hati nurani, dan tidak sekalipun ‘memaksa’ untuk mencoblos pihak tertentu sesuai kepentingan mereka.
Dan sama seperti masalah pertama tadi, menurut saya literasi politik juga sangat diperlukan dalam hal ini, agar rakyat selalu ingat bahwa diantara asas pemilu adalah bebas dan rahasia. Sehingga rakyat jangan sampai terpengaruh dengan tekanan dari pihak tertentu, dan tetap memilih calon pemimpin sesuai hati nuraninya.
Terakhir, saya berharap kepada para calon pemimpin yang terpilih dalam pemilihan mendatang agar betul-betul melaksanakan visi misi dan programnya dengan baik, sesuai dengan janji-janji yang sebelumnya diucapkan kepada masyarakat.
Semoga pemimpin yang terpilih adalah dia yang betul-betul merepresentasikan dirinya sebagai pengayom masyarakat, tanpa terkecuali. Tanpa berdasarkan kepentingan tertentu.
Karena beberapa tahun belakangan ini, rakyat sudah terlalu sering dibuat resah oleh pemimpin sendiri. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya hanyalah keadilan dalam berbagai aspek, serta netralitas dan kejujuran. Sebab seorang pemimpin semestinya menjadi pelindung rakyat, bukan sebaliknya yang jadi penindas. (jar)
