MAKASSAR, BKM — Bukan hanya pembayaran untuk gaji pegawai lingkup Pemprov Sulsel yang kurang. Masalah manajemen keuangan yang terjadi saat ini turut berdampak terhadap pembayaran listrik.
Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel Andi Rachmawatika Dewi mengungkap, komisinya mencatat selain terdapat kekurangan gaji dan TPP di Dinas Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Sulsel, ada juga kekurangan pembayaran listrik.
“Itu wajib dianggarkan, karena gaji kan wajib jadi pasti dibayarkan. Yang kekurangan kan untuk gaji dan listrik,” ungkap legislator yang akrab disapa Cicu ini.
Ia menerangkan bahwa kekurangan anggaran itu disebabkan karena alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang masih terbatas.
“Kan biasanya memang kalau kita anggarkan di APBD pokok bisa saja dia kurang, karena ada di perubahan untuk ditambahkan,” jelasnya.
Ketua Partai Nasdem Kota Makassar itu juga menyampaikan, ihwal anggaran yang kurang itu akan ditambahkan di APBD Perubahan 2024.
“Kan ini lagi pembahasan. Mereka sampaikan ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di APBD Perubahan, dan akan kita masukkan dalam rekomendasi untuk ditambahkan,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin membantah adanya kekurangan anggaran tersebut. Sebab pihaknya selalu memberikan posisi anggaran yang cukup setiap tahunnya untuk listrik.
“Tidak pernah tersampaikan di kami. Kita selalu berikan porsi anggaran rutin yang cukup setiap tahunnya,” tegasnya.
Lunasi Utang
Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan Eanperda tentang APBD Perubahan 2024 dan Ranperda APBD tahun 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi A Arfandi Idris yang dihadiri oleh mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel, Selasa (10/9).
Pada kesempatan tersebut, Arfandi mempertanyakan kepada Pemprov, dalam hal ini yang mewakili Pj Gubernur terkait keseriusannya untuk melunasi utang yang sudah bertahun-tahun tapi belum lunas, padahal selalu dilaksanakan parsial dan refocusing.
“Apakah ini masalah tidak ada selesainya? Kenapa parsial terus tapi utang yang sudah tiga tahun belum mampu diselesaikan oleh pemerintah provinsi,” cetusnya.
“Ini selalu refocusing tapi kenapa tidak selesai-selesai? Menurut peraturan pemerintah kalau dia katakan parsial konotasinya akan ada penambahan pendapatan, tapi kalau tidak ada yang itu namanya refocusing dalam keadaan darurat. Tapi sekarang parsial disamakan seperti refocusing,” imbuhnya.
Arfandi Idris menyampaikan bahwa dari dulu APBD namanya peraturan daerah (kepastian). Tapi sekarang belum tentu ada kepastian (uangnya) pada postur APBD, karena hanya nilainya yang terdengar besar.
“Kenapa saya pernah tinggalkan forum paripurna? Karena dokumen APBD 2024 tidak ada dan akhirnya sekarang sembarang lakukan parsial karena tidak ada kontrol dokumen,” ungkapnya.
Arfandi menuturkan bahwa semua OPD di pemerintah provinsi sudah dua kali direfocusing sehingga dinilai sangat darurat. Karena termasuk Inspektorat dikurangi anggarannya, padahal itu anggaran dibutuhkan dalam rangka pengawasan. Akibatnya, frekuensi pengawasan juga akan terpengaruh karena untuk biayanya dikurangi.
“Padahal kita ketahui bersama Inspektorat sudah di backup dengan peraturan juga, bahwa dia diberi mandatory spending dan diberi mandat oleh negara melalui pemindai anggaran Inspektorat itu minimal 0,30% dari APBD. Kalau dihitung dari ini anggarannya Inspektorat itu harusnya sekitar Rp60 miliar lebuih. Tapi dia cuma dikasih Rp40 miliar,” jelasnya.
“Jadi, pasti banyak kegiatan pengawasannya dia tidak lakukan. Padahal objek pemeriksaannya ada 54 OPD, Perusda, dan ditambah 24 kabupaten/kota. Seharusnya hal-hal yang kegiatan wajib itu diprioritaskan,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKAD Sulsel Salehuddin mengatakan untuk utang pada tahun 2023 telah selesai, namun potensi utang 2024 yang saat ini ditutupi
. “Utang 2023 selesai, tapi potensi utang 2024 yang mau ditutupi. Sehingga tidak terjadi utang yang terlalu besar,” terangnya. (jun)