BULUKUMBA, BKM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan stakeholder bersama media di Aula Hotel Agri Bulukumba, Selasa (24/9). Rakor dipimpin oleh Ketua Bawaslu Bulukumba Bakri Abubakar tersebut, dirangkaikan dengan peluncuran pemetaan kerawanan tahapan pemilihan (tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara).
Rakor dihadiri anggota Bawaslu Bulukumba koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Wawan Kurniawan, anggota KPU Bulukumba koordinator divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, Wamil Nur.
Selain itu, juga hadir perwakilan Kepala Kesbangpol Bulukumba, perwakilan Dandim 1411/Blk, perwakilan Kapolres Bulukumba, perwakilan Kajari Bulukumba, LO (Liaison Officer) masing-masing pasangan calon dan belasan awak media.
Ketua Bawaslu Bulukumba Bakri Abubakar menyatakan pemilihan serentak tahun 2024 terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan hal baru, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Selama ini kata Anggota Bawaslu Bulukumba dua periode itu, dua momentum pemilihan tersebut, selalu dalam rangkaian pelaksanaan yang berbeda.
“Ini menjadi hal baru khususnya di Bulukumba. Ini pertama kali ada kontestasi Pilkada dilaksanakan secara serentak,” ujar Bakri di hadapan puluhan peserta Rakor.
Bakri lebih dalam menguraikan tingkat kerawanan setiap dimensi yang ada di Bulukumba dari 508 Kabupaten/Kota se Indonesia, baik dari dimensi sosial politik, pencalonan, kampanye hingga pungut hitung.
Dari dimensi sosial politik, Bulukumba masuk urutan ke-12, dimensi pencalonan, Bulukumba masuk urutan ke enam, dimensi kampanye, Bulukumba masuk urutan ke-21, dan dimensi pungut Hitung, Bulukumba masuk urutan ke-52.
“Sehingga secara nasional, Bulukumba masuk dalam kategori rawan tinggi, urutan ke-5 dari 508 Kabupaten/Kota se Indonesia dengan bobot skor 39,65,” jelas Bakri.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Bulukumba koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Wawan Kurniawan, berbicara tentang empat jenis pelanggaran yang ditangani Bawaslu.
Menurutnya dari empat pelanggaran itu, ada tiga pelanggaran yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu terdiri dari Bawaslu, pihak Polres Bulukumba dan pihak Kejari Bulukumba.
“Hanya satu pelanggaran yang secara full ditangani oleh Bawaslu, yaitu pelanggaran administrasi. Tiga pelanggaran, yaitu pelanggaran etik, pelanggaran hukum lainnya dan tindak pidana itu melalui Sentra Gakkumdu,” ujar Wawan Kurniawan.
Dalam rakor ini, Anggota KPU Bulukumba koordinator divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, Wamil Nur juga menyampaikan beberapa metodologi kampanye. Dari pelaksanaan kampanye itu, katanya, harus ada STTP dari Polres Bulukumba.
Wamil Nur mengatakan, pertemuan terbatas dilakukan di dalam ruangan dengan jumlah maksimal 1.000 orang. Kemudian, pertemuan tatap muka bisa dilaksanakan di luar ruangan dengan tidak membatasi jumlah peserta.
“Rapat umum dilaksanakan di ruang terbuka. Untuk lokasi nanti ditentukan berdasarkan Keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ungkapnya.
“Rapat umum ini hanya dilaksanakan satu kali di masa kampanye oleh masing-masing pasangan calon,” sambung Wamil. (rls)
