MAKASSAR, BKM–Dua pejabat penting di Sulsel yakni Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Pejabat Sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mulai fokus pada penggunaan anggaran dan pembayaran utang.
Prof Zudan bahkan menekankan pentingnya menyelesaikan kewajiban seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel terkait pembayaran. Pasalnya waktu dinilai cukup mepet karena tinggal menyisakan tiga bulan terakhir.
“Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, Pak Sekda (Jufri Rahman), bagaimana semua OPD segera melakukan penyaluran anggaran atau menyelesaikan semua pembayaran yang belum selesai, karena waktu kita sisa tiga bulan,” ungkap Prof Zudan, kemarin.
Yang paling penting, lanjut Prof Zudan, semua OPD di lingkup Pemprov Sulsel betul-betul memperhatikan kebijakan agar disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, dan jangan menjalankan kebijakan tanpa melihat dengan baik peraturan yang berlaku.
“Semua ASN betul-betul mengikuti aturan yang berlaku, semua OPD harus betul-betul mengikuti regulasi yang ada, kalau ada perintah untuk bayar, silahkan bayar,” tegasnya.
“Kemudian aspek-aspek administrasi harus dijaga dengan baik. Jangan disepelekan administrasi, kalau ada BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) periksa, kita dalam keadaan siap secara administrasi, itu mempermudah pekerjaan kita semua,” sambungnya.
Terakhir, Prof Zudan meminta kepada semua kepala OPD Pemprov Sulsel segera menyelesaikan pembayaran yang belum terbayar sampai saat ini.
Sementara itu, Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis lebih mengarahkan OPD lingkup Pemkot Makassar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan serapan APBD 2024.
“Triwulan ketiga ini saya hadir untuk mendorong percepatan program yang belum terserap anggarannya. Tetapi tentu masing-masing OPD tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Arwin usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Makassar sampai dengan Triwulan III 2024 di Kantor Balai Kota Makassar.
Olehnya, kata dia, anggaran tersebut tidak diserap begitu saja tetapi dipastikan semua anggaran yang terserap itu sudah dimitigasi.
Dari situ, masing-masing perangkat daerah dapat mengantisipasi potensi masalah yang bakal timbul di kemudian hari.
“Ini perlu kita tekankan agar teman-teman dalam menjalankan kegiatannya itu dengan aman dan tidak terjadi masalah,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Arwin juga membeberkan Badan Kesbangpol Makassar menjadi OPD dengan serapan tertinggi yakni 94 persen.
Selain itu, dia mengatakan beberapa program kerja masuk dalam APBD Perubahan sehingga realisasinya baru bisa terealisasi bulan ini.
“Karena ada program strategis yang ada di OPD itu masuk di perubahan APBD. Praktis baru bisa dilaksanakan Oktober ini. Prinsipnya bisa jalan Oktober,” jelasnya.
Begitu pula OPD masing-masing, kata dia, sudah menyampaikan kendalanya. Tetapi dia bersyukur karena mereka mengungkapkan dapat menyelesaikannya.