TAKALAR, BKM — Adanya isu defisit anggaran berimplementasi pada persoalan pelayanan kepada masyarakat. Kalangan perangkat desa di Takalar dikabarkan akan melakukan mogok kerja massal.
Karena Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) yang akan mereka terima akan dipotong.
Salah seorang kepala desa yang ditemui media dan enggan disebutkan nama maupun nama desanya menyampaikan, saat ini ada isu yang berkembang di desa kalau anggaran BHPR akan dipotong sebesar 70 persen untuk membantu defisit anggaran Pemkab Takalar.
”Jadi tentunya hal ini memicu kinerja perangkat desa. Karena honor dan biaya administrasi kantor desa, kan’ diambilkan dari BHPR tersebut,” kata perangkat desa tersebut, Rabu (2/10).
Kalau aksi mogok massal ini benar terjadi, maka yakin dan percaya kalau pelayanan di semua desa di Kabupaten Takalar akan lumpuh total.
”Karena para perangkat desa sejak mendengar isu tersebut, sudah malas-malasan masuk kantor. Tentunya ini berimbas kepada pelayanan masyarakat,” terangnya.
Dia pun meminta kepada kepada ketua TIM TPKAD, dalam hal ini Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Takalar, Muhammad Hasbi agar informasi ini menjadi atensi serius, Sehingga rencana mogok tidak sampai terjadi.
”Karena ini berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” katanya yang kembali meminta nama dan nama desanya tidak dipublikasikan.
Terpisah, Sekretaris Kabupaten Takalar, H Muhammad Hasbi yang dikonfirmasi media mengatakan, tidak ada pemotongan. Justru sebaliknya, anggaran yang dialokasikan pada tahun ini mengalami kenaikan.
”Jika tahun 2023 lalu BHPR dianggarkan Rp2 miliar. Dan pada tahun 2024, dianggarkan lebih tinggi, yakni Rp3 miliar,” kata Hasbi. (rls)