GOWA, BKM–Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Gowa Juanto Avol mengimbau agar aparatur sipil negara (ASN) yang akan mengikuti tahapan debat pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati sebaiknya urungkan niat.
Juanto mengatakan, sebaiknya ASN tak hadir di acara debat. Alasannya, jelas sangat rawan dan potensi picu pelanggaran.
“Sebaiknya ASN tidak hadir di acara debat, walau pun memang punya hak politik. Saya sarankan agar tidak usah hadiri debat. Untuk debat paslon ini, penyelenggara menyiapkan banyak ruang bagi masyarakat untuk bisa mengetahui visi misi calon melalui debat nanti yakni bisa melalui media TV, Radio, Youtube atau media sosial lainnya. Apalagi dalam debat nanti, tentu Bawaslu hadir secara langsung mengawasi semua tahapan proses debat sampai selesai,”kata Juanto, Senin (14/10).
Juanto mengatakan saat ini ada tiga hal penting yang perlu ditegaskan dan harus dipahami masyarakat baik masyarakat umum maupun ASN yakni netralitas, politik uang dan sara.
“Yang namanya politik, tentu ada pihak-pihak yang berkepentingan, maka potensi itu ada. Bawaslu dan partisipasi publik mesti berperan mencegahnya. Netralitas ASN, TNI dan Polri, termasuk penyelenggara Pilkada itu sendiri, baik berupa sikap, keputusan atau tindakan-tindakan dan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon harus dicegah. Karena itu, langkah awal kita melakukan imbauan kepada kedua paslon, juga kepada KPU dan kita juga berkoordinasi kepada pihak-pihak aparat keamanan agar menjaga kondusifitas debat nanti,”tambah Juanto.
Meski dirinya mengatakan belum diketahui apakah betul akan terjadi potensi pelanggaran-pelanggaran itu, namun kata Juanto, sedini mungkin dicegah. “Kehadiran ASN ataupun TNI dan Polri (di luar kapasitas sebagai pengamanan), maka sebaiknya jangan hadir. Silakan menonton live streaming yang dilakukan penyelenggara melalui televisi dan radio yang menjadi media mitra penayangan debat paslon,”kata Juanto.
Khusus dalam debat, Juanto mengatakan hal-hal yang menjadi fokus pengawasan adalah visi misi paslon. Jangan sampai kata Juanto, Paslon malah memicu isu sara dalam visi misi yang disampaikan.
Sementara itu KPU Gowa melalui Kordiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Suardi Mansing sebelumnya menyampaikan jika debat Paslon dilakukan dua kali yakni tanggal 15 dan 29 Oktober.
Untuk debat Paslon ini, KPU menyiapkan 10 panelis dari akademisi serta kalangan profesional. Para panelis yang dipersiapkan masing-masing lima panelis untuk debat pertama yakni Prof Mustari Mustafa (guru besar UIN Alauddin), Sulastriyani Majid (akademisi Universitas Andi Djemma), Dr Muh Aljebra Alikhsan Rauf (peneliti hukum dan pembangunan daerah), Nuzul Fitri (komisioner KPU Gowa 2013-2023), Dr Adam Badwi (peneliti/akademisi Universitas Pejuang RI).
Pada debat kedua juga lima panelis yakni Prof Dr Muhammad (Ketua Bawaslu RI 2012-2017/Ketua DKPP RI 2020-2022), Dr Irfan Yahya (Ketua STAI Al-Bayan), Aflina Mustafainah (peneliti WHO), Muhammad Iqbal Arsyad (Direktur Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat) dan Mirfan (Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia Sulsel). (sar/rif)