WAJO, BKM — Gabungan Forum LSM dan Media Bersatu mendatangi gedung DPRD Wajo menyampaikan aspirasi terkait dugaan pembayaran dan sulitnya mengurus sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo, Jumat (18/10).
Koordinator aksi Nasir menyampaikan pelayanan kepengurusan tanah di Kantor BPN Wajo dinilai meresahkan masyarakat. Massa aksi membawa tiga poin tuntutan yakni ATR/BPN yang menjadi keluhannya masyarakat diantaranya, tidak berpatokan pada prosedur, lamanya proses dan jumlah pembayaran.
”Saya berharap tiga tuntutan ini bisa dibawa ke RDP umum bahkan kalau memang ada indikasi dugaan pungli oleh oknum BPN, kami minta persoalan ini dibawa ke rana hukum,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Andi Gemawanto. Andi meminta agar pada RDP umum nanti Kepala BPN Wajo dihadirkan, karena aspirasi ini mewakili banyak masyarakat Wajo yang selama ini resah dalam hal pengurusan sertifikat.
”Karena kuat dugaan ada pungli, pembayaran pengurusan sertifikat tidak sesuai apa yang dibayar oleh masyarakat dan prosesnya juga sangat lama,” terangnya.
Menanggapi aduan tersebut, tim penerima aspirasi DPRD Wajo Andi Yusri mengapresiasi kedatangan Forum LSM dan Media Bersatu karena apa yang disampaikan sudah menjadi rahasia umum tentang bagaimana sulitnya mengurus sertifikat tanah.
”Karena rumitnya inilah, sehingga masyarakat yang mengurus sertifikat harus mengeluarkan biaya tambahan termasuk karena lamanya waktu dan pemohon ingin cepat selesai,”ungkap legislator PPP Wajo ini.
Sementara penerima aspirasi lainnya, Andi Rustam, meminta aspirator untuk melengkapi data jika memang ada indikasi pungli di masyarakat supaya diperjelas. “Siapa dan berapa yang dibayar masyarakat. Aspirasi ini akan kita sampaikan ke pimpinanan untuk diteruskan ke komisi terkait,” tegas legislator Golkar ini.
Dari anggota DPRD Wajo Amrañ, salah satu anggota DPRD termuda kepada BKM tegas menyampaikan akan menģejar pihak BPN Wajo terkait aturan yang dipakai. “Saya sudah minta pihak LSM mengumpulkan bukti kwitansi dulu setelah terbentuk alat kelengkapan dewan baru kita hadirkan ATR/BPN di RDP,” tutupnya. (lis)