PAREPARE, BKM — Program makan pagi bergizi bagi 25 ribu siswa di Kota Parepare masih menunggu petunjuk teknis (juknis) atau pedoman dari pemerintah pusat. Terutama dalam menentukan alokasi anggaran per porsi program tersebut.
Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir mengatakan hingga kini anggaran untuk program makan pagi bergizi tersebut belum masuk dalam KUA-PPAS untuk APBD 2025.
“Untuk makan pagi bergizi, belum ada anggaran masuk di tahun 2025. Baru-baru ini, pemerintah diundang melakukan rapat koordinasi. Tapi juknisnya belum ada,” ujar Kaharuddin Kadir di DPRD usai memimpin rapat Banggar Bersama TAPD di Gedung DPRD Parepare, baru-baru ini.
Meski demikian, dia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan pertanggungan anggaran, apakah akan sepenuhnya ditanggung oleh APBD atau ada pembagian dengan pemerintah pusat.
“Tetapi, saya sampaikan kita harus siap-siap, bagaimana pertanggungan anggarannya. Apakah, semua di tanggung oleh APBD atau ada persentasi yang ditanggung oleh pusat,” jelasnya.
Dia pun memperkirakan, untuk program makan pagi bergizi itu beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah diperkirakan sebesar 26 persen, sedangkan sisanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Tadi ada laporan, kemungkinan menjadi beban pemerintah daerah itu sebesar 26 persen. Sisanya di tanggung oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, jika mengacu pada penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare , bahwa jika asumsi biaya per siswa untuk per porsinya Rp15 ribu dikali 25 ribu siswa yang ada di Kota Parepare alokasi anggarannya diperkirakan Rp60 miliar.
“Jika biaya per siswa dinaikkan menjadi Rp20 ribu, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp90 miliar. Namun, kami belum bisa memastikan berapa persen yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kaharuddin juga menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parepare mengalami tambahan sebesar Rp66 miliar. Tambahan ini berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLU) dua rumah sakit sebesar Rp35 miliar, serta tambahan dari pengujian kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor yang diperkirakan mencapai Rp28,3 miliar. (mup/C)
