MAKASSAR, BKM –Masalah stunting masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Sulsel.Tercatat masih ada 41.785 anak stunting di Sulsel, angka stunting di Sulsel stagnan beberapa tahun terakhir.
Hal ini menjadi perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh.Data menunjukkan, tahun 2018 lalu angka stunting sempat menembus 35,6 persen.Lalu menurun cukup signifikan ke angka 30,6 pada 2019.
Namun stagnansi terlihat dalam tiga tabun terakhir, Tahun 2021, stunting di Sulsel berada diangka 27,4 persen.Kemudian turun sangat tipis diangka 27,2 persen tahun 2022.Lalu kembali ke angka 27,4 persen pada 2023.
Prof Zudan Arif Fakrulloh menginstruksikan bayi di Sulsel mendapat makanan tambahan saat pemeriksaan di Posyandu.
“Bayi yang ke Posyandu diberi makanan tambahan, telur ikan nasi ada buah. Yang sekarang disebut B2SA,” jelas Prof Zudan pada Minggu (3/11).
“Jadi beragam (dan) seimbang lengkap sayur protein karbohidrat dan buah itu diberikan makanya saya monitor betul, saya kontrol,” lanjutnya.
Dinkes Sulsel sedang melakukan beberapa upaya penurunan angka stunting. Diantaranya dari program Pappadeceng gizi yaitu inovasi layanan Fasilitasi Intervensi dan pendampingan gizi untuk percepatan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi.
Sasarannya ibu hamil, bayi dan anak di bawah dua tahun, kelompok sasaran 1.000 HPK.
Desa yang menjadi Lokus Program Pappadeceng Gizi adalah 120 Desa Lokus tertinggi stunting dan wasting di 24 kabupaten dan kota.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota serta Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa aktif memantau posyandu maupun puskesmas.
“Tolong dinas kesehatan kab/kota dan disa pemdes sampai ke posyandu tiap minggu tolong di cek berapa diukur sehingga hasil kita bisa tampak,” kata Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Prof Zudan ingin seluruh anak di Sulsel bisa mendapat perhatian.
Sehingga peran pemerintah harus kuat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung.
Bahkan memberikan intervensi terhadap perbaikan gizi anak.
Prof Zudan tak ingin pemerintah hanya mengolah data dibalik ruang kerja.
“Tolong turun sampai ke teknis, cek di Posyandu, alat ukur antropometri rusak atau masih akurat. Petugas yang menimbang masih akurat atau tidak,” jelas Prof Zudan.
Menurutnya, setiap anak berhak mendapat tumbuh kembang gizi seimbang.
“Jangan sampai ada anak stunting tidak tertangani. Angka tinggi kalau real itu tidak apa-apa, kita tangani,” katanya. (jun)