MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merespon dugaan praktek pungutan uang pelicin terhadap warga yang ingin mendapatkan bantuan alat sistem pertanian (Alsintan).Seperti informasi yang dperoleh dari Kelompok Tani di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.Mereka diduga dipaksa membayar Rp3 juta agar bisa mendapatkan bantuan alsintan berupa hand traktor dari Kementerian Pertanian.
Sementara Petani di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone juga mengeluhkan hal serupa. Bantuan Alsintan berupa pompa air dari Kementan harus dibarengi dengan uang pelicin untuk mendapatkannya. Petani mengaku harus menyetor Rp 600 ribu untuk mendapat bantuan pompa.
Di tempat berbeda, sejumlah petani di Kabupaten Maros, Sulsel juga mengeluhkan adanya dugaan uang pelicin yang ditagihkan sejumlah oknum. Uang tersebut diperuntukkan agar mereka bisa mendapatkan bantuan alat-alat pertanian.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Imran Jausi mengatakan, pihaknya sudah beberapa hari terakhir turun langsung ke lapangan memastikan kabar tersebut. Menurutnya, itu merupakan dua jenis bantuan. Dari APBN melalui Kementan serta dari APBD Sulsel melalui Dinas TPH-Bun.
“Kami sudah beberapa hari turun ke lapangan. Teman-teman turun untuk memastikan bahwa apakah hal tersebut betul terjadi. Kalau betul dimana-mana saja. Kita turun, kita cek semua,” kata Imran,Selasa (12/11).
“Teman-teman di bidang PSP itu habis satu ruangan turun semua. Kita mau cek memastikan,” sambungnya.
Imran menegaskan, dugaan praktik yang merugikan para petani ini harus disikapi dengan cepat. Mereka berupaya mengambil langkah strategis agar bantuan itu tidak disalahgunakan.
“Kita juga menjaga jangan sampai ada APBD. Nah kalau ada seperti itu tentunya harus ada langkah-langkah kita untuk bagaimana supaya mengantisipasi, minimal itu tidak berulang atau mungkin ada langkah-langkah seperti apa yang mungkin kita bicarakan secara internal,” jelasnya.
Menurutnya, selama ini bantuan pemerintah disalurkan berbasis kelompok tani. Dalam hal ini, diterima langsung oleh ketua kelompok tani. Transparansi dalam pengelolaan bantuan ini kemudian sering menjadi permasalahan.
“Kadang-kadang ketua kelompok tidak transparan dengan anggotanya yang di bawah. Kan ini jadi persoalan sebenarnya. Dia lebih suka menyewakan atau misalnya daripada meminjamkan ke anggotanya,” bebernya.
Padahal kata dia, seharusnya bantuan tersebut diberikan secara gratis ke masyarakat. Dinas TPH-Bun Sulsel masih mengumpulkan fakta lapangan terkait hal tersebut. Terutama mengecek bantuan dari APBD yang disalurkan ke petani. (jun)
