BULUKUMBA, BKM — Pjs Bupati Bulukumba Muhammad Rasyid membuka kegiatan monitoring rencana/realisasi KPR bersubsidi/komersil triwulan II dan triwulan III yang digagas oleh forum Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Bulukumba di ruang rapat Sekkab Bulukumba, Rabu (13/11). Hadir bank pelaksana KPR dan pihak pengembang.
Ketua panitia Andi Irawati menjelaskan kegiatan ini merupakan kolaborasi dan integrasi peran antara Pokja dan Forum PKP Kabupaten Bulukumba, serta Forum PKP Provinsi Sulsel dengan memperkuat kerja sama dengan stakeholder sektor perumahan dan properti.
Menurutnya ada beberapa masalah sektor perumahan dan properti yang dihadapi, di antaranya keterbatasan lahan yang terjangkau, keterbatasan dana murah yang sesuai dengan pembiayaan perumahan, keterbatasan jumlah pengemban yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi, serta masalah perizinan yang tersebar di enam kementerian.
Solusi mengatasi masalah tersebut, mengembangkan kebijakan dengan inovasi yang inklusif bagi pelaku usaha sektor perumahan dan properti, memperkuat kerja sama antara pemerintah otoritas terkait lembaga keuangan dan pengusaha sektor perumahan dan properti, mengajukan pendekatan proper tinomic dengan empat pilar utama, yaitu: kelembagaan, kebijakan, anggaran, dan penetapan proyek-proyek properti sebagai program strategi nasional.
Kabid Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bulukumba ini, lebih dalam menjelaskan manfaat dari kegiatan ini, seperti terciptanya master plan ekosistem perumahan yang mendorong kolaborasi dan sinergi para pihak.
“Kemudian terciptanya kinerja sektor perumahan berupa penyaluran kredit properti KPR subsidi/komersil, KPR mikro,” ujar Andi Irawati, Ketua Forum PKP Bulukumba.
Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Bulukumba, Munthasir Nawir mengapresiasi monitoring tersebut. Dengan adanya monitoring ini, Pemkab Bulukumba dan stakeholder lainnya dapat mengetahui pergerakan ekonomi di sektor perumahan.
“Ini juga akan menjadi pelaporan ke kementerian mengenai laju pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Rasyid mengemukakan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Selanjutnya, salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi adalah daya beli masyarakat di bidang perumahan. Sesuai dana realisasi yang terakumulasi dari laporan pencairan KPR bersubsidi bank BTN, BRI, BNI, BPD, kurang dari Rp200 Milliar.
“Ini sangat memberi multiplier effect dalam meningkatkan daya beli dan sumber pendapatan Kabupaten Bulukumba,” ujarnya.
Rasyid mengingatkan untuk mengantisipasi pelemahan daya beli perumahan. Sebab banyak sektor lain yang beririsan, sehingga dituntut peran pemerintah dalam mendorong investasi perumahan agar terus berkembang.
Hadir Asisten Administrasi Umum Pemkab Bulukumba HM Daud Kahal mewakili Sekkab Ali Saleng selaku Ketua Pokja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulsel, Ketua Forum PKP Sulsel, para pimpinan OPD lingkup Pemkab Bulukumba, serta beberapa stakeholder lainnya. (rls)