MAKASSAR, BKM–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat pelanggaran yang terjadi pada masa tenang.
Berdasarkan resume penanganan pelanggaran pada masa tenang, jumlah laporan dan temuan pada masa tenang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 55 dengan rincian laporan sebanyak 51 dan temuan empat dengan persebaran masing-masing.
“Laporan untuk tingkat Provinsi sebanyak enam, Soppeng emoat, Enrekang delapan, Wajo dua, Bantaeng satu, Maros satu, Pinrang tiga, Takalar satu, Luwu Timur tiga, Bulukumba lima, Luwu tiga, Parepare empat, Sidrap satu, Bone dua, Gowa enam laporan
Adapun temuan masing-masing di Luwu Timur tiga dan Sinjai satu,”ujar Anggota bawaslu Sulsel Saiful Jihad, Kamis (28/11).
Adapun jenis dugaan pelanggaran pada masa tenang yakni;
Politik uang ada 21 persebaran dugaan pelanggaran masing-masing Soppeng dua laporan, Enrekang dua laporan, Wajo dua Laporan, Pinrang satu laporan, Luwu Timur dua laporan dan tiga temuan, Bulukumba empat laporan, Sidrap satu laporan, Sinjai satu temuan, Bone satu laporan, Gowa dua laporan.
Kampanye diluar jadwal empat wilayah masing-masing Bantaeng satu laporan, Pinrang dua laporan, Bulukumba satu laporan.
Administrasi didua wilayah yakni Maros satu laporan dan Parepare satu laporan.
UU lainnya ada 21 wilayah yakni Provinsi empat laporan, Soppeng satu laporan, Enrekang enam laporan, Takalar satu laporan, Luwu Timur satu laporan, Luwu tiga laporan, Parepare satu laporan, Bone satu laporan dan Gowa tiga laporan.
Pidana enam kasus yakni Provinsi dua laporan, Soppeng satu laporan, Parepare dua laporan, Gowa satu laporan.
Pelanggaran etik dari Enrekang satu laporan.
“Sebenarnya politik uang juga merupakan kasus pidana, tapi kami pisahkan. Jadi enam itu adalah tindak pidana lainnya yang dilaporkan ke Bawaslu di masa tenang, meski kejadiannya ada terjadi pada masa kampanye, seperti ujaran kebencian dan tindakan lain yang ada ancaman pidananya,”pungkas Saiful Jihad. (rif)