MAKASSAR, BKM — Memasuki tahun 2025, prospek perbaikan ekonomi global masih terbatas. IMF memprakirakan ekonomi global tahun 2025 tumbuh 3,2% (yoy), relatif tidak berbeda jauh dengan tahun 2024 sebesar 3,1% (yoy).
Stagnasi ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya tensi geopolitik yang berisiko meningkatkan kebijakan proteksionisme dari masing-masing negara. Kondisi seperti itu ikut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, termasuk Sulsel di tahun depan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Wahyu Purnama A memberi gambaran, misalnya prospek ekonomi Tiongkok yang melemah yang dapat menahan permintaan ekspor komoditas utama dari Sulsel. Merespons kondisi tersebut, kata Wahyu, sinergi yang erat dan reformasi struktural merupakan jawaban bagi penguatan ekonomi Sulsel ke depan.
Optimalisasi dan akselerasi belanja daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Penguatan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah sangat diperlukan, termasuk optimalisasi GNPIP.
Reformasi struktural harus berlanjut, dengan fokus pada peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan tenaga kerja berkualitas dan penyesuaian keahlian sesuai kebutuhan industri. Upaya pengembangan hilirisasi industri dan pangan, pemetaan sumber pertumbuhan baru, serta penciptaan iklim investasi kondusif menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Sulsel. Pengembangan kawasan industri dan pariwisata juga penting untuk mendukung transformasi ekonomi Sulsel di masa depan.
Dia melanjutkan, Bank Indonesia juga terus berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perumusan advisory dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, meliputi peningkatan kapasitas ekonomi domestik, dukungan penguatan sektor rill melalui pengembangan UMKM dan perluasan ekonomi syariah, pengembangan sistem pembayaran yang inklusif bersama TP2DD, dan penguatan peran TPID dalam pengendalian inflasi.
“Dengan berbagai upaya strategis tersebut, kami optimis ekonomi Sulawesi Selatan dapat tumbuh meningkat di rentang 4,8 persen-5,6 persen pada tahun 2025, dengan inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5 persen ± 1 persen,” ungkap Wahyu saat Pemaparan Outlook Sulsel dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Hotel Claro yang dihadiri sejumlah kepala daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, akhir pekan lalu.
Dia melanjutkan, dalam mendukung capaian tersebut, perlu adanya komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi daerah, khususnya komoditas pangan bergejolak atau volatile foods.
“Besar harapan kami sinergi yang telah berjalan baik selama ini dapat terus kita tingkatkan untuk mendukung penguatan dan reformasi struktural ekonomi Sulawesi Selatan ke depan,” tambahnya.
Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman juga optimistis ekonomi Sulsel akan lebih baik lagi di tahun 2025 mendatang. Pengendalian inflasi yang lebih baik. Apalagi Sulawesi Selatan memiliki komoditas pangan yang dapat memicu pengendalian inflasi.
“Tentu saja kita selalu optimistis, karena optimisme itu sudah sebagian dari keberhasilan. Apalagi Menteri Pertanian kita sekarang ini orang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memang dari dulu menumbuhkan banyak penduduk kita yang berprofesi sebagai petani. Karena itu, mungkin kedepannya seiring dengan usaha untuk pengendalian inflasi maka pertanian itu harus dikembangkan untuk komoditas-komoditas yang menjadi pemicu inflasi selama ini,” ucapnya.
Komoditas pangan yang ada di Sulsel, kata Jufri, dapat memicu inflasi. Ditambah dengan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota yang telah bekerja dengan baik menjadikan inflasi Sulawesi Selatan menempati urutan kedua secara nasional dengan angka inflasi dibawah nasional.
“Itu memicu inflasi tetapi dengan TPID provinsi dan kabupaten/kota yang telah bekerja dengan sangat baik, pengendalian inflasi kita selalu di bawah inflasi nasional, dan Sulawesi Selatan itu menempati peringkat kedua pengendali inflasi terbaik. Karena itu, kita dapat dana insentif dari Kementerian Keuangan sebesar Rp6 miliar itu,” tandasnya. (rhm)