SEBAGAI mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional sekaligus bagian dari Generasi Z, saya percaya bahwa pembahasan mengenai peran gender dalam politik adalah refleksi penting atas dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang.
Generasi Z yang dikenal sebagai generasi dengan kesadaran tinggi terhadap isu keadilan sosial, memiliki pandangan kritis terhadap kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses posisi kepemimpinan politik.
Meskipun sudah ada kemajuan dalam partisipasi perempuan di bidang politik, ketimpangan gender tetap menjadi tantangan besar. Masih terlihat jelas bahwa hanya sedikit perempuan yang berhasil menduduki posisi strategis di lembaga pemerintahan atau parlemen, bahkan di negara yang mengklaim diri sebagai demokrasi maju.
Hal ini seringkali disebabkan oleh stereotip tradisional yang menganggap kepemimpinan adalah ranah laki-laki, serta beban ganda yang melekat pada perempuan karena ekspektasi sosial terhadap peran domestik mereka.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan adalah stereotip gender yang mengakar dalam budaya kita.
Kepemimpinan seringkali dikaitkan dengan sifat “tegas” dan “rasional,” yang secara keliru dianggap lebih melekat pada laki-laki. Di sisi lain, perempuan kerap dinilai dari sisi “lembut” atau “emosional,” yang seringkali dipandang sebagai kelemahan dalam dunia politik.
Sebagai Gen Z, saya melihat bahwa ketimpangan ini tidak hanya soal representasi angka, tetapi juga soal cara perempuan dilihat dan diperlakukan di ranah publik. Misalnya, perempuan pemimpin kerap menghadapi kritik seksis yang tidak terkait dengan kompetensi mereka, seperti soal penampilan atau status pernikahan.
Hal ini mencerminkan bahwa bias gender masih mengakar kuat dalam budaya politik kita.
Dari sudut pandang saya sebagai bagian dari Generasi Z, akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan politik bukan hanya soal representasi, tetapi juga perubahan paradigma tentang apa arti kepemimpinan itu sendiri.
Saya pribadi, memiliki pandangan optimis bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk membawa perspektif baru dalam kepemimpinan politik. Perempuan cenderung menawarkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif, berbasis empati, dan solutif terhadap isu-isu sosial.
Selain itu, perempuan seringkali lebih fokus pada isu-isu yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Sehingga, ketika perempuan diberi kesempatan untuk memimpin, kebijakan yang dihasilkan akan seringkali lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Saya percaya bahwa perubahan ini memerlukan kolaborasi lintas generasi, dan Gen Z agar dapat menjadi katalis utama dalam perjuangan ini. (jar)
