MAKASSAR, BKM–Sebagai penyelenggara Pemilu 14 Februari dan Pilkada serentak 27 November 2024, memiliki banyak rintangan, termasuk ketika dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Kali ini, sedikitnya ada sepuluh penyelenggara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta 17 penyelenggaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) se Sulawesi selatan yang dilapor ke DKPP.
Berdasarkan data pengaduan dikutip di website dkpp.go.id, Rabu (11/12), untuk Sulsel terdapat lima dari komisioner KPU Toraja Utara (Torut) yakni Ketua Jan Hery Pakan, dan empat anggotanya masing-masing Harsal Lahiya, Randy Tambing, Samuel Rianto dan Furqan Mansyur Batkam.
Mereka dilaporkan David Antonius Tambun dengan nomor tanda terima pengaduan 258/05-17/SET-02/V/2024 dan telah dilakukan verifikasi administrasi pada 27 Mei 2024. Kendati demikian hasilnya belum memenuhi syarat (BMS).
Selanjutnya, KPU Barru yakni Ketua Abdul Syafah dan empat anggotanya masing-masing Abdul Mannan, Basman Andi Gani, Ilham, dan Arham.
Penyelenggara ini dilaporkan Abdul Rasyid setelah mendapat kuasa dari Ishak Ilyas. Dari keterangan hasil verifikasi administrasi pada 22 Mei 2024 dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan nomor pengaduan 160-P/L-DKPP/V/2024. Sesuai nomor tanda terima aduan 256/03-17/SET-02/IV/2024.
Abdul Syafah dan anggotanya dilaporkan DKPP setelah tiga kali menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Barru 2024 yakni SK nomor 205.1 pada 1 Maret 2024, SK nomor 210 pada 18 Maret 2024 dan SK nomor 211 pada 19 Maret 2024.
Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Undang-undang Pemilu pasal 413 ayat 3, Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2024 Pasal 56 ayat 3, dan Pasal 57, Undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 66 ayat 1 dan ayat 4, serta Perbawaslu nomor 8 tahun 2022.
Ketua KPU Torut Jan Hery Pakan mengkau tidak ingin berkomentar jauh, sebab hingga saat ini belum mendapat informasi dari pihak DKPP. “Belum ada tanggapan sampai sekarang. Karena kami belum tahu soal apa yang dilaporkan. Kami juga belum menerima informasi dari DKPP,” tuturnya.
Berikutnya yang dilaporkan adalah Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli dan Anggota Bawaslu Tana Toraja, Theofilus Lias Limongan. Keduanya dilaporkan oleh Pengadu yang sama yakni Ruben Embatau dengan nomor tanda terima 616/03-11/SET-02/XI/2024.
Lima Komisioner Bawaslu Gowa juga ikut diadukan ke DKPP yakni Saparuddin, Muhtar Muis, Yusnaeni, Juanto dan Suhardi Kamaruddin. Aduan dengan nomor penerimaan 625/04-12/SET-02/XI/2024 ini dilaporkan Tim Hukum Amir Uskara-Irmawati Haeruddin (Aurama’) yang terdiri dari Solihin, Muhammad Arkam, Erwin Natsir dan Andi Abdul Hakim.
Khusus Yusnaeni juga diadukan oleh Solihin dengan laporan berbeda dengan nomor penerimaan aduan 624/03-12/SET-02/XI/2024. Sehingga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Gowa ini diadukan oleh dua laporan.
Selanjutnya lima Bawaslu Bone juga diseret ke DKPP dengan nomor tanda terima pengaduan 605/03-6/SET-02/XI/2024. Pegadu ialah Andi Ilal Tasma yang mengadukan Alwi, Nur Alim, Muh Aris, Rohzali Putra Baharuddin dan Kamridah Habe.
Hanya saja, Kamridah yang menjabat Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi hasil verifikasi administrasi aduan itu dinyatakan masih BMS
Kemudian tiga Komisioner Bawaslu Takalar juga diadukan dengan nomor tanda terima pengaduan 642/01-21/SET-02/XI/2024. Pengadu ialah Mirwan yang melaporkan Nellyati, Zahlul Padil dan Ince Haiy Rachmad.
Lalu dua Komisioner Bawaslu Palopo yakni Kherana dan Widianto Hendra turut diadukan ke DKPP. Keduanya diadukan dua orang yakni Angga dengan nomor tanda terima 608/02-07/SET-02/XI/2024 dan Dahyar dengan nomor tanda terima 559/01-18/SET-02/X/2024.
Tim Hukum Aurama’, Ridwan Basri mengatakan upaya pengaduan ke DKPP dilakukan karena mereka menilai Bawaslu Gowa tidak profesional dan tidak serius dalam menangani sejumlah laporan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat negara lainnya. “Kami melihat Bawaslu Gowa gagal mengambil langkah-langkah pencegahan dan bersikap pasif dalam melakukan pengawasan. Padahal mereka memiliki dukungan sumber daya yang besar, baik dari segi infrastruktur hingga tingkat terbawah, maupun dari sisi anggaran,”ujar Ridwan Basri.
Salah satu Teradu di Bawaslu Gowa, Juanto menghormati segala bentuk upaya yang dilakukan Paslon selama tahapan Pilkada 2024. “Sejak awal kami sudah siap dengan segala kemungkinan dinamika yang terjadi,” singkatnya.
Pengadu Bawaslu Palopo, Dahyar mengaku melapor ke DKPP setelah Trisal Tahir dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Palopo. Pada 23 Oktober, hasil verifikasi administrasi dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).
“Saya melapor, karena (Teradu) tidak melakukan pengawasan aktif terhadap penetapan TT (Trisal Tahir) sebagai calon wali kota Palopo terkait dengan kebenaran ijazah paket c,” ujar Dahyar.
Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana juga menghormati segala bentuk upaya pihak lain yang ingin menguji kinerjanya di lembaga peradilan etik. Ia mengaku bakal menyiapkan jawaban jika laporan ini masuk sidang.
“Saya kira itu menjadi hak pelapor dan tentunya kami hargai proses tersebut. Kami akan siapkan keterangan klarifikasi, jika nantinya dibutuhkan. Yang jelas selama ini, kami sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa adanya kepentingan dengan siapapun. Terimakasih,” kuncinya. (rif)