MAKASSAR, BKM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Jumlahnya sebesar Rp52,44 triliun.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp19,64 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp32,80 triliun. Secara keseluruhan angka tersebut turun, yang sebelumnya atau 2024 Rp54,77 triliun. Anggaran ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp22,97 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp31,8 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel Supendi mengatakan, penurunan secara keseluruhan itu memang terjadi. Namun, dana transfer untuk daerah meningkat.
“Untuk satker ya (turun). Kenapa? Karena ada beberapa proyek yang sudah selesai. Kan dengan uang terbatas, membangun harus merata di seluruh Indonesia. Tapi untuk sisi transfer ke daerah ada kenaikan. Ini bukti pemerintah pusat perhatian dengan kita,” kata Supendi di kantor Gubernur Sulsel pada acara penyerahan DIPA dan TKD Sulsel 2025, Senin (16/12).
Rinciannya pagu BPP sebesar 19,64 triliun atau turun 14,49 persen. BPP dikelola 746 satuan kerja dari 38 kementerian/lembaga di Sulsel.
Ada juga alokasi TKD sebesar Rp32,80 triliun atau naik 3,2 persen dibanding 2024. Alokasi TKD diberikan ke Provinsi Sulsel dan 24 kabupaten/kota.
“Total uang dari pusat untuk seluruh Sulsel sekitar Rp52 triliun. Dana transfer per kabupaten/kota variatif. Per kementerian/lembaga juga variatif. Ada BNN, Polda, Kemenag, BKKBN. Jadi Rp52 triliun untuk semua lembaga pusat dan daerah,” kata Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh.
“Contoh untuk Sulsel Rp 4,9 triliun, Gowa besar Rp1,6 triliun. Ada juga kabupaten Rp900 miliar,” tambah Zudan.
Dari tingkat kabupaten/kota, Makassar mendapat alokasi dana transfer tertinggi sebanyak Rp2,46 triliun. Lalu Kabupaten Bone mendapat alokasi Rp2,23 triliun.
Beberapa daerah mendapat alokasi dana transfer lebih sedikit. Di antaranya Tana Toraja sekitar Rp 900-an miliar, lalu Kabupaten Barru sekitar Rp700-an Miliar, dan Parepare yang hanya di kisaeran Rp600-an miliar.
Prof Zudan menegaskan anggaran tersebut harus dioptimalkan untuk masyarakat, bahkan harus dibuatkan program yang menyasar masyarakat secara langsung.
“Itu bisa dioperasionalkan efektif. Diprogramkan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Ikuti arahan presiden. Kegiatan langsung bisa dirasakan masyarakat,” tandasnya. (jun)
TKD 2025 Untuk Sulsel
-Provinsi Sulsel Rp4,91 triliun
-Kabupaten Tana Toraja Rp0,98 triliun
-Kota Parepare Rp0,61 triliun
-Kota Makassar Rp2,46 triliun
-Kabupaten Jeneponto Rp1,05 triliun
-Kota Palopo Rp0,69 triliun
-Kabupaten Bone Rp2,23 triliun
-Kabupaten Sinjai Rp0,95 triliun
-Kabupaten Kepulauan Selayar Rp0,90 triliun
-Kabupaten Toraja Utara Rp0,97 triliun
-Kabupaten Pinrang Rp1,17 triliun
-Kabupaten Maros Rp1,22 triliun
-Kabupaten Takalar Rp0,95 triliun
-Kabupaten Luwu Utara Rp1,21 triliun
-Kabupaten Luwu Rp1,29 triliun
-Kabupaten Bulukumba Rp1,31 triliun
Kabupaten Bantaeng Rp0,73 triliun
-Kabupaten Enrekang Rp0,91 triliun
-Kabupaten Sidrap Rp0,97 triliun
-Kabupaten Barru Rp0,74 triliun
-Kabupaten Pangkep Rp1,21 triliun
-Kabupaten Luwu Timur Rp1,22 triliun
-Kabupaten Wajo Rp1,35 triliun
-Kabupaten Soppeng Rp0,97 triliun
-Kabupaten Gowa Rp1,68 triliun.