MAKASSAR, BKM–Wacana evalusi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berbasis parlementer, turut serta digaungkan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr Taufan Pawe (TP), saat ditemui wartawan di Kota Makassar, Selasa (17/12).
TP mengatakan, kebijakan evaluasi Pilkada di Indonesia ini dimulai setelah Ketua Umum Partai Golkar prihatin dengan kondisi Pilkada serentak yang digelar pada 2024, sehingga beliau memerintahkan untuk dilakukan evaluasi terhadap proses Pilkada serentak tersebut.
“Memang ada wacana dari Ketum Golkar untuk melakukan evaluasi terhadap proses Pilkada setelah melihat pelaksanaan Pilkada serentak 2024 kemarin, dan tentunya sebagai Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar jika memang arahnya dievaluasi maka tentunya kita akan sejalan dan mengikuti pengarahan tersebut,”katanya.
Mantan Wali Kota Parepare dua Periode tersebut, menganggap Kebijakan tersebut sah-sah saja dilaksanakan selama regulasi yang dibuat khusus untuk Pilkada tersebut.
“Yang terpenting menurut saya kajian dan pendalaman naskah akademik sehingga apa yang diwacanakan bisa sesuai dengan Ekspektasi kita, karena semua inj butuh kajian dan pendalaman dalam hal naskah akademik,”terang dia.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini juga berpendapat untuk tahap pertama sendiri perlu dilakukan percobaan tingkat Provinsi, dimana nantinya Gubernur itu akan dipilih melalui Anggota DPRD Provinsi.
“Kita lakukan tahap awal ini pada Pemilihan Gubernur dulu, setelah nantinya ada hasil untuk itu baru kita lakukan evaluasi untuk dilakukan selanjutnya seperti apa pikiran lagi terkait langkah untuk Kabupaten Kota, tapi tentunya harus ada evaluasi ditingkat Pilgub terlebih dahulu,”ucapnya.
Dia juga mengaku, kebijakan tersebut juga sudah di terjemahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dimana pada Puncak HUT Golkar disampaikan gagasan tersebut. “Bapak Presiden juga sudah memikirkan hal tersebut dan kami pastinya di DPR RI akan menyiapkan tahapan-tahapan tersebut termasuk bagaimana meramu aturan dan juga kajian serta naskah akademik dari wacana tersebut,”terang TP. (rif)
Paparkan Tugas Komisi II DPR RI Awasi Kebijakan Anggaran
SEBELUMNYA, Anggota Komisi II DPR RI Dr Taufan Pawe (TP), melaksanakan reses di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
Pada kesempatan itu, TP menjelaskan bagaimana wakil rakyat melakukan pengawasan dana pusat ke daerah yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID), dimana dana tersebut harus dilaksanakan berdasarkan peruntukannya.
“Kami juga punya tugas bagaimana melakukan pengawasan terhadap dana transfer pusat ke daerah, dana ini memang perlu diawasi dalam pelaksanaan di daerah, jangan sampai kedepan ada Pemerintah Daerah yang mengajukan anggaran tapi pada prinsipnya setelah disalurkan ke daerah tidak sesuai dengan harapan peruntukan atau bahkan adanya pemangkasan anggaran tersebut,”ujar TP dihadapan seratusan warga ketika melaksanakan reses di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Selasa (17/12).
Menurutnya, kalau pembangunan daerah sendiri tentunya masih sangat berharap besar terhadap dana-dana dari pusat, maka kemudian semua pengusulan anggaran nantinya akan dicermati secara jelas, agar betul-betul sesuai dengan peruntukan.
“Kita juga pastinya akan memperjuangkan hak masyarakat disini, selain itu anggaran yang akan diajukan daerah ke pusat itu harus dipilah dengan cermat, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat nantinya di reses ini akan kami teruskan dan itu akan disesuaikan dengan pengusulan Pemerintah daerah ke pusat nantinya,”paparnya.
TP juga menjelaskan, kalau selain fungsi pengawasan anggaran pusat, Komisi II juga berperan dalam beberapa aspek, termasuk dalam tata kelola pemerintahan melalui Kemendagri, Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB, BKN, serta juga membawahi Bawaslu, KPU, DKPP, Arsip Nasional, Ombudsman, ATR BPN, LAN RI, dan yang terpenting adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini IKN tentunya harus juga menjadi perhatian kami di Komisi II apalagi khususnya saya yang dari Dapil Sulsel 2, karena Kabupaten Barru nanti pastinya akan menjadi salah satu Sektor pendukung dalam hal memenuhi kebutuhan bagi masyarakat atau Pemerintahan yang ada di IKN, sehingga ekonomi masyarakat bisa meningkat nantinya dengan hadirnya IKN tersebut,”tegas TP yang juga Ketua DPD I Golkar Sulsel ini.
Reses TP dihadiri langsung Ketua DPRD Kabupaten Barru, serta Camat, Lurah, Desa, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. (rif)