MAKASSAR, BKM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak di 24 daerah. Secara umum, penyelenggaraan Pilkada berjalan baik, meskipun masih ditemukan sejumlah kendala.
“Evaluasi ini sebagai bentuk introspeksi diri penyelenggara, apa yang menjadi kekurangan dan capaian yang sudah diraih. Tentu ada beberapa masalah yang terjadi di beberapa daerah, seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU), konflik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK),” jelas Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Selasa (17/12).
Sehari sebelumnya, KPU Sulsel telah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) terkait konsolidasi program dan anggaran Pilkada Serentak 2024 di Hotel Claro Makassar.
“Rakorda ini dihadiri oleh 1.553 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 72 komisioner KPU dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Dengan tema ‘Konsolidasi Program dan Anggaran’, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari,” ujar Hasbullah.
Hasbullah menyoroti bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Ia juga mengapresiasi tingkat partisipasi pemilih di Sulsel yang mencapai 71,4 persen, angka tertinggi dibandingkan Pilkada sebelumnya sejak 2018.
“Keberhasilan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk popularitas jingle Pilkada Sulsel yang dinobatkan sebagai yang terbaik di Indonesia. Jingle ini bahkan menembus platform media sosial dan aplikasi musik seperti Spotify,” sebutnya.
Selain itu, program Grebeg Pemilu yang digagas Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulsel juga dinilai berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Hasbullah menegaskan bahwa situasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama Pilkada 2024 relatif aman dan terkendali. Hal ini berkat tata kelola logistik yang efisien serta proses pemutakhiran data pemilih yang terstruktur dengan baik.
“Residu masalah logistik tidak signifikan, sehingga kebutuhan di TPS hampir sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, koordinasi yang matang dengan berbagai pihak membuat residu terkait data pemilih tidak terasa di lapangan,” tambahnya.
Rakorda ini juga menjadi ajang konsolidasi KPU Sulsel dalam menghadapi sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hasbullah mengungkapkan terdapat 9 gugatan di tingkat kabupaten/kota dan 1 gugatan di tingkat provinsi yang saat ini sudah memasuki tahap pemeriksaan formil.
Namun, Hasbullah menyayangkan adanya isu dugaan “satu juta tanda tangan palsu” oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berkembang di masyarakat.
“Isu tersebut menyerang kredibilitas KPU sebagai penyelenggara. Namun, kami optimis dan percaya pada hasil kerja keras seluruh petugas di lapangan,” tegasnya.
Selain mengevaluasi jalannya Pilkada, Rakorda ini juga membahas kendala teknis terkait pelaporan pengelolaan keuangan badan ad hoc yang masih memerlukan perbaikan dan penyelesaian lebih lanjut.
“Rakorda ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak yang telah dilaksanakan pada 27 November 2024. Secara umum, Pilkada Sulsel berjalan baik hingga penetapan hasil,” tutup Hasbullah. (jun/rif)
