MAKASSAR, BKM–Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif.
Meski demikian, Sufriadi mengatakan, wacana soal pemilihan kepala daerah digedung wakil rakyat memicu perdebatan serius dan mengundang perhatian oleh banyak kalangan.
“Wacana ini mengundang pro dan kontra. Bagi penggiat demokrasi wacana ini dianggap dapat mencederai kepentingan rakyat banyak. Tapi bagi saya, Pilkada melalui DPRD menghebat cost politik dan menjaga kondisi sosial masyarakat,” jelasnya, Selasa (17/12).
Dia menuturkan, pro-kotra masih berkembang akan menjadi diskursus panjang. Bagi pihak yang setuju dengan wacana ini berpendapat bahwa dengan mekanisme pemilihan langsung terlalu besar beban dan biaya yang harus ditanggung oleh negara.
Dan di sisi lain, dengan adanya Pilkada langsung selama ini, faktanya, tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahateraan masyarakat.
“Hemat saya, Pilkada yang selama ini kita anut dengan mekanisme pemilihan langsung Kepala Daerah memang perlu dijadikan bahan catatan untuk kemudian dicarikan format yang lebih tepat dan ideal,” tuturnya.
Anggota fraksi PPP DPRD Sulsel itu menyebutkan hal ini karena faktanya, Pilkada langsung cukup memprihatinkan. Menyisakan banyak persoalan serius.
“Belum lagi, ongkos politik (cost politik) sangat mahal yang harus ditanggung oleh negara, dan ancaman kohesi sosial,” kayanya.
Selain itu, kata dia. Seorang kandidat yang maju di Pilkada langsung harus merogoh koceknya sebesar-besarnya hanya untuk mendapatkan ticket dan dukungan partai politik.
Dan tidak cukup sebatas itu, kandidat pun harus mempersiapkan lagi biaya lainnya untuk memenuhi kebutuhan segala macam atribut dan alat peraga lainnya serta mobilisasi dan pergerakan timnya agar mendapatkan dukungan elektoral di masyarakat.
“Kesimpulannya, kandidat yang berkantong cekak, bisa dipastikan kecil kemungkinannya mendapatkan dukungan elektoral secara signifikan,” tegasnya.
Sisi lain, ongkos sosial terkena imbasnya. Kerukunan dan kedamaian antar sesama warga terganggu karena faktor beda pilihan. Mereka yang tadinya rukun kemudian tiba-tiba tidak akur karena perbedaan pilihan. Ironisnya lagi yang punya pertalian darah yang sama pun mengalami hal serupa.
Dampak keterbelahan sosial ini, patut menjadi pertimbangan, selain karena tujuan bernegara adalah untuk kemaslahatan masyarakat.
Juga karena pertimbangan kohesi sosial, yang merupakan tujian sosial sekaligus tujuan politik yang penting dan harus dijaga, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia.
“Budaya bangsa kita tidak mengajarkan kita untuk saling berhadap-hadapan sesama anak bangsa. Demokrasi yang kita anut bukan demokrasi ala barat yang terbiasa saling menelanjangi, saling bongkar aib dan saling menjatuhkan,” jelasnya.
Ia menilai, meskipun demikian. Wacana itu harus mempertimbangkan banyak hal. “Tentu kita sudan punya pengalaman panjang dan pahit selama masa Orde Baru. Gimana mekanisme pemilihan kepala daerah jauh sebelumnya sudah ditentukan, dan tidak melalui cara-cara yang demokratis, DPRD diposisikan hanya sebatas tukang stempel saja,” tukasnya. (rif)
