MAKASSAR, BKM–Hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) serta Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) dinyatakan patuh oleh Kantor Akuntan Publik.
“Alhamdulillah, berdasarkan hasil audit KAP, semua Paslon di Sulsel itu patuh dalam laporan dana kampanye,”ujar Koordinator Divisi Teknis KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya, Rabu (18/12/2024).
Berdasarkan data yang dihimpun, Paslon DIA menerima sumbangan sebesar Rp3.260.000.000. Sebagian besar dana tersebut berasal dari kantong pribadi Paslon yakni sebesar Rp3.230.000.000.
Sumber lain termasuk dana penerimaan sebelum periode pembukuan mencapai Rp30.000.000. Serta untuk keperluan kampanye, Paslon DIA mengeluarkan dana sebesar Rp3.257.441.662, dan meninggalkan sisa saldo sebanyak Rp2.558.338 di Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
“Audit dana kampanye Paslon nomor urut satu ini pun dilakukan oleh KAP Hendry, Ferdy, dan rekan,” lanjut Adiwijaya.
Sementara, Paslon Andalan Hati tercatat punya biaya kampanye total sebesar Rp3.219.025.000. Dana tersebut terdiri dari sumbangan pribadi Paslon sebesar Rp2.200.000.000, sumbangan perseorangan sebesar Rp418.025.000, serta sumbangan dari badan usaha berbadan hukum sebesar Rp600.000.000.
Paslon nomor urut dua ini juga menerima dana penerimaan sebelum pembukuan sebanyak Rp1.000.000. Sehingga dari total biaya kampanye, Andalan Hati mengeluarkan Rp3.078.734.929, dengan saldo akhir sebesar Rp140.290.070 di rekening.
“Adapun audit dana kampanye Andalan Hati ini dilakukan oleh KAP Nur Shodiq dan rekan,” jelasnya.
Ahmad Adiwijaya, menyampaikan bahwa hasil audit itu menunjukkan bahwa semua Paslon telah patuh dalam laporan dana kampanye. “Ini merupakan kewenangan KAP untuk mengaudit, dan laporan tersebut telah disampaikan ke KPU dan diteruskan kepada masing-masing pasangan calon melalui LO Paslon,” katanya.
Audit ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas Paslon dalam pengelolaan dana kampanye.
“Juga menjadi bagian dari upaya KPU untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum,” tutupnya. (rif)
