PAREPARE, BKM–Masyarakat kota Parepare menilai ada kendala selama beberapa kali Pilkada atau Pileg yang dilaksanakan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih sangat kurang, sementara biaya yang harus di keluarkan Pemerintah itu cukup besar.
Hal itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Parepare Samsuddin Madang yang menjelaskan bagaimana Pilkada bisa dilaksanakan anggarannya lebih efisiensi, mengingat partisipasi masyarakat masih sangat kurang sementara anggaran terlalu besar.
“Kalau bisa diminimalisir penganggaran terkait Pilkada ini sebaiknya dikembalikan ke DPRD, karena jika berbasis parlementer atau legislatif biayanya murah dan hasilnya juga bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas,”ungkap Samsuddin Madang dihadapan Ketua DPD I Golkar Sulsel Dr Taufan Pawe (TP).
“Kami harap Bapak Taufan Pawe bisa melakukan evaluasi terhadap aturan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ini, dimana setiap kontestasi satu tahunan tersebut tidak sedikit biaya yang dikeluarkan Pemerintah,”kata Samsuddin Madang.
Hal sama dilontarkan Ahmad Bahrun, yang juga meminta Pilkada di tingkat Kabupaten Kota dan Provinsi dilaksanakan berbasis DPRD saja.
“Sebaiknya dikembalikan saja ke legislatif, kasihan Pemerintah harus keluarkan banyak biaya tapi nyatanya hasilnya kurang memadai, sehingga harus dilakukan evaluasi lagi, semoga bisa dimaksimalkan,”harap dia.
Harapan itu disampaikan ketika TP sebagai Anggota Komisi II DPR RI melaksanakan reses dan temu konstituen yang dirangkaikan dengan peresmian rumah aspirasi di Jalan Bau Massepe Parepare, Rabu (18/12).
Reses itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat yang mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap aturan Pemilu, terkait wacana melakukan Pilkada berbasis parlementer.
Untuk itu, TP memastikan dirinya akan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat yang ada di daerah, “Kami akan sampaikan aspirasi terkait Pilkada dan beberapa serapan aspirasi kami selama ini melalui rapat DPR RI nantinya. Semua aspirasi akan kami perjuangkan nantinya, Insya Allah apa yang kita serap ini akan kita laporkan dalam bentuk laporan hasil reses pada masa reses sidang I ini,”jelasnya.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini juga ini menekankan, saat ini Komisi II DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap anggaran transfer pusat ke daerah, termasuk juga didalamnya bagaimana mengawasi kinerja Pemerintahan, dan yang pastinya kedepan untuk menunjang ekonomi masyarakat maka dibutuhkan kolaborasi dalam hadirnya IKN nantinya.
“Termasuk kami akan perjuangkan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) karena kami yakini IKN bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat Kota Parepare, dan khususnya seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan,”pungkasnya. (rif)
Bahlil Dukung Prabowo Soal Wacana Pemilihan Diparlemen
WACANA evalusi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berbasis parlementer di Indonesia ini dimulai setelah Presiden RI yang juga Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Pabowo Subianto yang menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar yang ke 60 tahun yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12) malam.
HUT Golkar yang dihadiri Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani serta Ketua MPR RI yang juga sekretaris jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu, tentu membuat Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga ikut prihatin dengan kondisi Pilkada serentak yang digelar pada 2024, sehingga memerintahkan untuk dilakukan evaluasi terhadap proses Pilkada serentak tersebut.
“Memang ada wacana dari Ketum Golkar untuk melakukan evaluasi terhadap proses Pilkada setelah melihat pelaksanaan Pilkada serentak 2024 kemarin, dan tentunya sebagai Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar jika memang arahnya dievaluasi maka tentunya kita akan sejalan dan mengikuti pengarahan tersebut,”katanya.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode tersebut, menganggap kebijakan tersebut sah-sah saja dilaksanakan selama regulasi yang dibuat khusus untuk Pilkada tersebut.
“Yang terpenting menurut saya kajian dan pendalaman naskah akademik sehingga apa yang diwacanakan bisa sesuai dengan ekspektasi kita, karena semua inj butuh kajian dan pendalaman dalam hal naskah akademik,”terang dia.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini juga berpendapat untuk tahap pertama sendiri perlu dilakukan percobaan tingkat Provinsi, dimana nantinya Gubernur itu akan dipilih melalui Anggota DPRD Provinsi.
“Kita lakukan tahap awal ini pada Pemilihan Gubernur dulu, setelah nantinya ada hasil untuk itu baru kita lakukan evaluasi untuk dilakukan selanjutnya seperti apa pikiran lagi terkait langkah untuk Kabupaten Kota, tapi tentunya harus ada evaluasi ditingkat Pilgub terlebih dahulu,”ucapnya. (rif)