MAKASSAR, BKM–Agenda Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan digelar usai hari raya Idul Fitri 2025 mendatang. Meski pelaksanaan Muktamar masih cukup lama, namun kandidat ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP terus bertambah.
Kali ini muncul nama mantan calon Presiden Anies Rasyid Baswedan. Anies yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini juga dikabarkan telah melakukan komunikasi intensif dengan jajaran DPW PPP hingga DPP.
Juru bicara Anies Baswedan Sahrin Hamid membenarkan adanya komunikasi. “Secara umum ada komunikasi antara Pak Anies dengan internal PPP,”ujar Sahrin, Rabu (18/12).
Sebelumnya, ada nama ekternal yakni Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurachman.
Kandidat dari internal ada nama Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy, Ketua DPP Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Waketum, HM Amir Uskara serta Plt Ketua umum Mohammad Mardiono.
Para kandidat internal maupun eksternal disebut layak bersaing di Muktamar PPP disela-sela pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di Ancol, Jakarta.
Meski demikian, Jubir DPP PPP Usman Muhammad Tokan menegaskan bahwa Mukernas tidak membahas pemilihan calon ketua umum. “Mukernas hanya membahas program kerja untuk masa depan PPP, termasuk menentukan waktu dan lokasi penyelenggaraan Muktamar,”kata Usman.
Hal sama disampaikan Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, yang mengatakan Mukernas lebih fokus membahas evaluasi capaian Pemilu dan Pilkada 2024. “Jadi memang secara resmi juga nggak ada yang menyebutkan nama tokoh calon Ketum PPP. Ppembicaraan terkait sejumlah nama itu di luar forum Mukernas,”jelas Arwani.
Waketum DPP PPP Amir Uskara juga mengemukakan bila Mukernas telah menghasilkan tiga keputusan.
Pertama, pelaksanaan Muktamar itu usai lebaran Idul Fitri
Kedua, waktu dan tempat pelaksanaan Muktar diserahkan ke pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Ketiga, untuk pencalonan ketua umum DPP PPP harus sesuai anggaran dasar (AD), sehingga ada aturan bila yang ingin maju minimal pernah menjadi pengurus DPP minimal satu periode. “Tak ada nama-nama yang disebut dalam Mukernas,”jelas Amir Uskara yang pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI ini. (rif)