MAKASSAR, BKM–Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengisyaratkan refleksi mendalam atas peran partai dalam proses politik nasional, sekaligus kritik terhadap perilaku elite politik yang dinilai telah merugikan demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus dalam acara rilis survei Nagara Institute bertema Toleransi Pemilih Terhadap Politik Dinasti pada Pemilu dan Pilkada 2024 melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (19/12).
Deddy juga menyampaikan permintaan maaf atas kehadiran Joko Widodo (Jokowi) di panggung politik nasional. Ia mengakui bahwa keputusan partai untuk menghadirkan Jokowi merupakan sebuah “dosa” bagi PDIP.
“Terus terang, mohon maaflah Jokowi hadir dalam panggung politik, itu dosa kita (kami). Tapi kan kita enggak dosa dengan kelakuannya semua kan,” ujar Deddy.
Menurut Deddy, meskipun PDIP mendidik Jokowi sebagai kader, partai tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Ia bahkan menyebut bahwa Jokowi, pada masa akhir jabatannya, telah merusak demokrasi di Indonesia.
“Masa kita harus tanggung jawab juga, yang bener aja dong kita tanggung jawab. Dia sama Tuhan,” tegasnya.
PDIP merupakan partai politik yang menjadi kendaraan Jokowi sejak ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo 2005, Gubernur DKI Jakarta 2012, hingga dua kali menjadi calon presiden 2014 dan 2019. Namun, pada Pilpres 2024, Jokowi mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Langkah ini bertentangan dengan keputusan partai, sehingga PDIP resmi memecat Jokowi dan keluarganya 4 Desember lalu.
Menurut Deddy, masyarakat merasa bahwa elite politik hanya hadir saat membutuhkan suara mereka, tanpa memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. “‘Lu kan dapat gaji, dapat privilege, masa kita enggak dapat apa-apa.’ Akhirnya kan orang berpikir seperti itu,” pungkas Deddy. (rif)
