MAROS, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelontorkan sedikitnya Rp24 miliar tahun 2024. Dana ini untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang belum tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggaran itu pun sudah dibayarkan ke pihak BPJS Kesehatan secara bertahap dalam program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan pelayanan kesehatan semesta oleh pemerintah pusat.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan, di akhir tahun 2024 ini, Kabupaten Maros sudah membayar 11 bulan ke BPJS Kesehatan. Sementara, pembayaran bulan ke 12 pun sudah dalam proses.
”Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tanggungan kita. Saat ini baru 11 bulan. Tapi dalam pekan depan akan kita bayarkan juga bulan 12nya,” kata Chaidir saat dihubungi, Kamis (19/12).
Lebih lanjut Chaidir menyebutkan, tahun 2025, pihaknya akan tetap melanjutkan program UHC non cut off dengan menyiapkan anggaran Rp 26 miliar guna mengcover warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
”Insya Allah tahun depan kita masih akan tetap melanjutkan program ini karena memang kesehatan adalah kebutuhan dasar kita semua. Anggaran tahun depan itu kita naikkan menjadi Rp26 miliar,” sebutnya.
Menurut Chaidir, pembayaran iuran BPJS Kesehatan tepat waktu ini, merupakan komitmen dirinya untuk menjamin seluruh warga Maros mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.
”Kami tidak ingin ada lagi warga kita yang mau berobat terus terkendala masalah biaya. Semuanya kita sudah bayarkan melalui BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus, menjelaskan, dari total anggaran Rp24 miliar itu, Pemkab membayar ke BPJS sekitar Rp2 miliar per bulan. ”Kita bayar sekitar Rp2 miliar per bulan untuk mengcover 55 ribu jiwa warga kita yang memang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah,” terangnya.
Total warga Maros yang saat ini tercover BPJS kesehatan baik yang mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai 99 persen, atau setara 400an ribu jiwa.
”Nah, yang menjadi ukuran kita mendapatkan penghargaan UHC Madya itu adalah jumlah penduduk yang sudah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maros saat ini, sudah hampir 100 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Maros, Nurbaya Basmar, mengaku, sampai saat ini di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Makassar, baru dua Kabupaten yang sudah melunasi iuran bulan November.
”Alhamdulillah, Maros dan Takalar sudah membayarkan iuran 100% sampai bulan November untuk peserta yang didaftarkan pemerintah daerah,” sebutnya.
Diketahui, Kabupaten Maros telah mendapatkan penghargaan UHC Award dari pemerintah pusat selama dua tahun berturut-turut. Terakhir, Maros meraih UHC Award kategori Madya. (ari/c)
