MAKASSAR, BKM–Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers peluncuran laporan catatan Akhir Tahun 2024 dengan judul ‘Pesan Keadilan Ekologi untuk Gubernur dan Seluruh Kepala Daerah di Sulsel di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Rappocini Makassar, Senin (30/12).
Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin, menjelaskan bahwa dalam peluncuran catatan akhir tahun, WALHI Sulsel hendak memberikan gambaran dan situasi objektif tentang kondisi ekologi serta masukan konstruktif untuk mencegah Sulsel menjadi daerah yang rusak, dan terus dilanda bencana ekologis.
“Semoga catatan akhir tahun ini menjadi informasi dan pesan kuat yang berharga bagi Gubernur Sulsel dan Bupati terpilih tentang pentingnya mewujudkan keadilan ekologi di Sulawesi Selatan, sehingga selama kepemimpinan mereka, lahir kebijakan-kebijakan yang adil dan lestari”,jelas Muhammad Al Amin.
Setelah pembukaan, kegiatan langsung dilanjutkan dengan pemaparan tim penulis Catahu WALHI Sulsel. Pemaparan pertama diawali Nurul Fadli Gaffar yang menjelaskan bahwa tahun ini kembali mengingatkan betapa rapuhnya kehidupan di tengah ancaman bencana yang terus meningkat. Mulai dari banjir yang melanda pemukiman, longsor yang meregang nyawa, hingga kekeringan yang meruntuhkan harapan.
“Berdasarkan temuan kami dari berbagai sumber yang diolah, setidaknya sepanjang tahun 2024 telah ada 362 kali bencana ekologis di Sulawesi Selatan dengan total kerugian mencapai 1,9 Trilliun rupiah,”ungkapnya.
Selain itu, Fadli juga mengungkapkan bagaimana kondisi Kota Makassar yang sangat rentan karena dipengaruhi oleh tiga Daerah Aliran Sungai (DAS Tallo, DAS Maros,dan DAS Jeneberang) yang kritis karena tutupan hutannya hanya di Bawah 30 persen.
“Secara ekologi, inilah yang mempengaruhi terjadinya krisis air di Utara Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo. Selain itu, temuan kami juga menemukan telah terjadi ketimpangan atas akses air bersih karena ternyata air lebih banyak dialirkan ke wilayah barat Kota Makassar ketimbang ke Utara Kota Makassar”,jelasnya.
Terakhir, Fadli menjelaskan bagaimana temuan analisis spasial WALHI di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, terjadi penurunan kehilangan hutan dari 8.943,90 hektar pada tahun 2019 menjadi 4.373,38 hektar per tahun pada tahun 2021.
“Namun, eksploitasi hutan di Pegunungan Tokalekaju terus meningkat, mencapai 10.194,89 hektar kehilangan hutan per tahun pada tahun 2023.”ujarnya.
Zulfaningsih HS lebih lanjut menjelaskan soal bagaimana ekspansi Izin Usaha Pertambangan di sekitar Kompleks Danau Malili utamanya Danau Towuti semakin meningkat tiap tahunnya.
“Keberadaan tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur akan membawa dampak lingkungan yang sangat besar. deforestasi di kawasan hutan hujan di sekitar Danau Towuti tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mempercepat laju sedimentasi di danau, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya. Peningkatan sedimentasi ini dapat mengganggu habitat ikan endemik, yang sudah rentan karena penyebarannya yang sangat terbatas. selain itu, limbah tambang yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari air danau, meracuni organisme yang hidup didalamnya, dan merusak sumber air bagi masyarakat setempat”, ungkapnya. (rif)