MAKASSAR, BKM — Saat ini tersisa satu trayek Teman Bus Mamminasata yang beroperasi normal, yakni trayek lima. Trayek ini menghubungkan penumpang dari kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea ke Fakultas Teknik Unhas Gowa.
Sementara itu, sejak 1 Januari, trayek satu dan dua Teman Bus berhenti disubsidi.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembalikan trayek satu dan dua ke kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel Andi Erwin Terwo, mengaku pihaknya masih mengupayakan pengambilalihan subsidi Teman Bus.
Namun, Dishub Sulsel hanya bisa memberikan subsidi untuk satu trayek saja.
Andi Erwin mengaku trayek satu Pelabuhan Galesong-Mall Panakkukang paling potensial dibiayai Pemprov Sulsel, karena memiliki load factor lebih tinggi dibandingkan trayek dua Kampus Unhas Tamalanrea-Terminal Mandai.
“Kami lihat koridor yang sangat berpotensi adalah koridor satu. Kenapa? Karena load factornya lebih dari 60 persen. Saat ini kami sedang menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja), setelah itu kami adakan pertemuan dan proses lelang. Anggaran yang ada sekarang sebesar Rp10 M,” ujar Andi Erwin Terwo, Minggu (12/1).
Dishub Sulsel masih menyusun gambaran KAK untuk proyek subsidi Teman Bus Mamminasata. Meskipun belum bisa mengakomodasi dua trayek, Andi Erwin tetap berupaya mengaktifkan trayek satu Teman Bus.
“Prosesnya sedang berjalan. KAK sudah ada gambaran. Setelah itu kami komunikasi lagi dengan barjas untuk tindak lanjut teknisnya. Kami butuh proses yang cepat,” tambahnya.
Sejak 2024, Kemenhub telah menginformasikan ke Pemprov Sulsel mengenai subsidi Teman Bus Mamminasata 2025 bahwa Kemenhub hanya bisa memberi subsidi untuk satu trayek, sedangkan dua trayek lainnya akan dikembalikan ke Pemprov Sulsel untuk subsidi pengelolaan.
Tenaga Ahli PT Surveyor Indonesia Tedy Murtedjo, telah datang ke Kantor Gubernur Sulsel untuk membahas hal tersebut.
Tedy menyatakan bahwa pengurangan subsidi telah tercantum dalam kesepakatan awal, karena subsidi pemerintah pusat terhadap transportasi umum hanya bersifat stimulan.
“MoU sudah menyebutkan bahwa ini hanya stimulan. Jika stimulan, tidak bisa terus menerus, sama seperti daerah lainnya,” kata Tedy Murtedjo beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat mandiri dalam pengelolaan transportasi umum.
Tedy juga menambahkan bahwa kebijakan serupa diterapkan di sejumlah daerah lainnya, seperti Bali dan Yogyakarta, di mana Teman Bus sepenuhnya dikembalikan ke Pemerintah Provinsi.
Tedy mengaku telah mengajukan beberapa skema solusi untuk menutupi kebutuhan subsidi, salah satunya seperti yang diterapkan di Banjarmasin, yaitu pembiayaan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Skemanya tergantung Pemda mengkaji mana yang paling tepat. Di Banjarmasin, ada subsidi bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain itu, pengelolaan juga bisa dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sudah dijalankan di Jakarta. Artinya, pengelolaan Teman Bus bisa melibatkan pihak ketiga. (jun)