MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Gerindra selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Tauphan Ansar merasa miris melihat utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota sudah mencapai Rp972 miliar.
“Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp972 miliar. Itu untuk untuk 24 kabupaten,”ujar Fadel Muhammad usai melakukan rapat kerja dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel, Senin, (13/1).
Menurut Fadel, Pemprov Sulsel baru membayar utang DBH kepada empat daerah, yakni, Takalar, Pinrang, Sidrap dan Luwu Utara. Sementara 20 daerah lainnya, rencana dibayarkan tahun ini.
Menurut Fadel, terjadinya tunggakan DBH lantaran Pemprov Sulsel mengalihkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Karena memang permasalahan DBH tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan fokus di Pilkada, sehingga menjadi prioritas. Jadi untuk DBH ditunda sementara,” katanya.
Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa Sukardi berharap, anggaran Rp1,9 triliun untuk bayar DBH tidak dialihkan lagi. “APBD 2025 yang sudah disetujui 1,9 triliun untuk DBH, saya berharap tidak lagi dialihkan,” tandas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin menyebut, pihaknya telah menyiapkan pembayaran DBH dalam APBD Pokok 2025. Totalnya mencapai Rp1,9 triliun untuk bayar utang DBH 2024 dan 2025.
“(Utang) DBH Rp1,9 triliun anggaran tahun ini dan anggaran kurang disalurkan tahun sebelumnya. Tahun ini diharapkan rampung, ” ujarnya. (rif)