BULUKUMBA, BKM — Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba Abdul Hakim menyayangkan pembangunan rehabilitasi UPT SPF SDN 144 Buhunglantang dan UPT SPF SMPN 31 Bulukumba Kecamatan Bontotiro yang pekerjaannya mandeg. Dia mengaku heran karena anggarannya besar.
“Sangat disayangkan pembangunan dan rehabilitasi sekolah di dua UPT tersebut mandek padahal anggarannya cukup fantastis,” ujar Hakim kepada BKM, Rabu (15/1).
Bengkalai kedua sekolah dimaksud berdasarkan temuan saat kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Bontotiro beberapa waktu lalu. Hakim mengatakan di UPT SPF SDN 144 Buhunglantang menelan anggaran yang cukup besar. Dari tiga gedung yang dikerja, hanya satu gedung yang selesai dan dua gedung lainnya belum selesai.
“Begitupun di UPT SPF SMPN 31 Bulukumba tidak ada satupun yang tuntas,” tegas Hakim.
Dia mengungkapkan, alasan tidak selesai bukan karena rekanan terlambat dalam proses pekerjaan, tetapi karena anggarannya tidak cukup. Hal tersebut membuktikan perencanann pembangunan di dua sekolah ini tidak dirancang dengan serius.
“Plafon cantik tapi keramik pecah merusak pemandangan di lantai,” kata dia.
Menariknya lagi, lanjut Hakim, pembangunan toilet dengan anggaran Rp 85 juta tidak selesai pada bagian plafon. Padahal, kata dia lagi, pembangunannya hanya sekira 12 meter persegi.
“Dari pantauan yang kami lakukan ini, saya tertarik untuk membedah dokumen perencanan (Gambar+RAB) yang ada di dinas pendidikan pada saat Monev (monitoring evaluasi) nanti. Semewah apa perencanaannya,” kata Hakim.
Plt Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bulukumba, A Maulana mengaku ada beberapa sekolah memang tidak tuntas yang sumber anggarannya dari DAK. Sebab anggaran yang disetujui pusat tidak mencukupi, namun sudah bisa dimanfaatkan.
“Adapun pekerjaan yang tidak dapat tercover karena anggaran yang disetujui dari pusat memang tidak mencukupi, seperti rehabilitasi ruang kepala sekolah yang anggarannya hanya Rp50 juta dengan ukuran bangunan kurang lebih 6×7,” ungkap Maulana.
Sehingga, pekerjaan plafon dan tegel tidak bisa dicoper. Namun demikian bangunan yang direhab sudah bisa digunakan dan dapat dituntaskan melalui dana mandatory. “Kami tetap pertimbangkan pekerjaan yang paling utama dan layak diganti sesuai ketersediaan dana,” jelasnya.
Maulana menyatakan, rehabilitasi toilet dibangun baru karena toilet tersebut bangunannya bersambung dengan ruang guru dan kepala sekolah, sehingga tidak terplafon.
“Di sana anggarannya bukan untuk pembangunan toilet, tetapi rehabilitasi toilet. Namun melihat kondisi lapangan toiletnya tidak lagi bisa direnop, sehingga dibangunkan baru,” kata Maulana.
Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba Syamsir Paro menyatakan pihaknya melakukan pengawasan dengan meninjau sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan fisik baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) selama beberapa hari ini.
Untuk memastikan pekerjaan fisik di sekolah-sekolah benar-benar terlaksana sesuai kontrak secara tuntas dan berkualitas. Olehnya, Komisi IV DPRD Bulukumba telah memberikan beberapa catatan perbaikan di sejumlah pekerjaan fisik.
“Kita beberapa hari turun di sejumlah pekerjaan fisik yang bermitra dengan Komisi IV DPRD Bulukumba. Hal itu untuk memastikan pekerjaan tersebut tuntas dan berkualitas,” ujar Syamsir Paro. (rls)