MAKASSAR, BKM–Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) terkait munculnya lima program pekerjaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025, padahal tidak pernah masuk dalam pembahasan yang dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
kelima program tersebut merupakan pekerjaan ruas jalan yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Salah satunya ruas jalan Provinsi Enrekang-Sidrap.
Itu terungkap ketika Komisi D DPRD Sulawesi Selatan melakukan rapat kerja dengan Dinas BMBK, Senin (20/1).
Tanda tanya munculnya lima program pekerjaan itu ketika Kepala Dinas BMBK, Astina Abbas memaparkan anggaran yang dikelola pada APBD Pokok 2025.
Di mana berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, Dinas BMBK mendapat tambahan anggaran sebesar Rp103 miliar atau mengalami peningkatan dari Rp177 miliar menjadi Rp280 miliar.
Astina Abbas menyebut, anggaran itu ditujukan untuk lima program pekerjaan fisik dan pengawasan.
“Tambahan Rp103 miliar itu masuk paket fisik dan pengawasan (untuk lima item pekerjaan),” kata Astina dalam rapat kerja tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, HA Kadir Halid lalu menanyakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terkait lima program pekerjaan fisik dan pengawasan di Dinas BMBK.
“Lima program fisik dan pengawasan, hampir Rp100 miliar. Apakah ini ada DPA- nya?” tanya Kadir Halid.
Astina Abbas tidak mampu menunjukkan DPA. Ia berdalih, DPA masih berproses di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulsel. “DPA-nya Sementara menunggu tanda tangan. Sekarang DPA nya di Biro Barjas. Semoga Pejabat yang mendatangani ada, hari ini sudah selesai,” kata Astina.
Selain Kadir Halid, Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman juga menanyakan munculnya lima program fisik dan pengawasan, apakah pernah dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau tidak.
“Apakah lima program ini dilakukan pembahasan di APBD 2025 ataukah program ini muncul setelah hasil evaluasi dari Mendagri?” tanya Rahman.
Astina menyebut, awalnya Dinas BMBK telah memasukkan program tersebut di RKA dengan pengajuan anggaran sebesar Rp400 miliar. “Tapi tahun berjalan kita hanya dikasih pagu, itu Rp177 miliar,” katanya.
Anggota Komisi D Lukman B Kady, juga menyoroti Dinas BMBK yang menyoal pekerjaan ruas jalan Sapaya-Malakaji di Kabupaten Gowa.
Ia mengungkapkan, ruas jalan Provinsi tersebut terkesan diabaikan Pemerintah. Padahal jalan Sapaya-Malakaji merupakan jalur perdagangan yang cukup strategis.
Pekerjaan ruas jalan tersebut telah melalui proses perencanaan APBD 2024, tapi hilang di APBD 2025.
“Di Gowa, ada daerah, Sapaya-Malakaji, dari periode ke periode ini tidak pernah diperhatikan. Pernah saya lihat planingnya (proses perencanaan), ada Malakaji-Sapaya tapi masuk pekerjaan fisik 2025 tidak ada lagi,”jelas Lukman yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar ini.
Menurut, Lukman B Kady, ruas jalan Provinsi Malakaji-Sapaya cukup prioritas dikerjakan. Alasannya, menyangkut peningkatan perekonomian warga. “Ini skala prioritas. Harusnya diperhatikan, karena ruas jalan Sapaya-Malakaji ini jalur perdagangan, dan selama jalan ini rusak, maka masyarakat harus mutar dan jaraknya jauh. Ini saya harap diperhatikan,” pinta legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Gowa-Takalar itu.
Astina Abbas Akan Lakukan Rapat Intern
KEPALA Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel Astina Abbas mengaku akan melakukan rapat intern untuk membahas masukan dan aspirasi Komisi D DPRD Sulawesi Selatan.
“Kami akan rapat intern lebih dulu, kemudian menyampaikan kembali hasilnya,” imbuh Astina.
Astina Abbas memastikan, pekerjaan konstruksi jalan tidak lagi dengan cara tempel-tempel menggunakan paving blok seperti sebelumnya. Di mana, perbaikan ruas jalan Hertasning-Aroepala hanya yang berlubang, itupun ditambal menggunakan paving blok.
“Bukan lagi ditambal, semua nanti aspal. Tapi ada sebagian yang dibeton,” imbuh Astina menanggapi pertanyaan Kadir Halid terkait ruas Jalan Provinsi Hertasning-Aroepala akan diperbaiki tahun ini. Total anggaran disiapkan sekitar Rp70 miliar untuk ruas jalan sepanjang kurang lebih 2 kilometer.
“Sudah ada program fisik sekitar Rp32 miliar untuk anggaran 2025. Mudah – mudahan sudah tidak ada lagi yang ditambal-tambal seperti tahun lalu,” ujar Kadir Halid usai rapat kerja. (rif)