MAKASSAR, BKM–Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry menegaskan, jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus cermat menghitung kemampuan fiskal daerahnya.Pasalnya, selain Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran, ada program lain yang sedang dijalankan pemerintah pusat.
Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebelumnya sudah diminta menyisihkan APBD untuk MBG.Terbaru, pemda kembali diminta menyiapkan anggaran untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Skema sharing anggaran dari pemerintah pusat dengan daerah diterapkan mendukung program nasional ini.
“Ada program lain baru di launching, PKG. Ini bagian dari MBG yang diharapkan bersamaan jalan. Itu juga diminta wali kota bupati menyisihkan anggarannya,” kata Prof Fadjry Djufry di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (24/1).
PKG menjadi bagian dari pelaksanaan MBG yang rencana dijalankan beriringan, sehingga bukan hanya asupan makan yang dijaga pemerintah, tapi sampai ke pengecekan kesehatan.
Prof Fajdry mengaku pemda tak perlu risau dengan alokasi anggaran PKG.
Sebab setiap daerah sudah memiliki anggaran kesehatan masing-masing alokasi anggaran kesehatan tersebut bisa digunakan untuk menyukseskan PKG.
“Tapi kan ada anggaran kesehatan. Bisa pakai itu saja. Karena itu akan menyisir masyarakat kita dari balita, remaja sampai lansia,” lanjutnya.
Pemprov Sulsel pun juga turut mulai menghitung kemampuan fiskal mendukung PKG, beberapa waktu lalu, sudah diumumkan alokasi anggaran MBG dari Pemprov Sulsel sebesar Rp78 miliar.
Pemprov Sulsel akan berbagi sekolah dengan pemerintah pusat dalam menjalankan MBG.
“Untuk efektif dan terjangkau semua sekolah pastinya begitu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel beberapa waktu lalu.
“Sekolah sasaran di sesuaikan dengan (sekolah) yang tidak dilayani oleh Badan Gizi Nasional supaya tidak double,” lanjutnya.
Skema ini dinilai lebih efektif untuk menjangkau seluruh sekolah se-Sulsel, apalagi nantinya akan ada sharing anggaran juga dari Pemerintah Kabupaten/kota se-Sulsel. (jun)
