MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Nasdem selaku Ketua Komisi B DPRD Sulsel Andi Azizah Irma Wahyudiyati geram dengan tingkah laku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan Uvan Nurwahidah karena sudah tiga kali tak mengikuti rapat kerja bersama OPD sebagai mitra kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulsel dalam rangka rapat evaluasi triwulan IV APBD tahun 2024.
“Seharusnya ini jadwal DTPHBun jam 1 siang tadi tapi karena tidak datang mulai dari Plt kepala dinas, sekretaris, kepala bidang tidak ada yang hadir jadi rapatnya ditunda lagi karena kepala dinasnya katanya ke Jakarta,”ujar Abdi Azizah Irma, Kamis (30/1).
“Ini sudah ketiga kalinya Plt kadis tidak muncul. Jadi kalau tidak ada yang bisa memegang kebijakan dan pengambilan keputusan maka rapat ini kembali ditunda karena teman-teman komisi B tidak mau rapat jika tidak ada pengambil keputusan di rapat,” tegasnya.
Menurut Andi Azizah, rapat ini sangat penting karena ini mengenai pertanian sehingga komisi B perlu mengetahui soal program apa saja yang menjadi prioritas atau terkait dengan anggaran pertanian di tahun 2025 namun sampai saat ini belum ada data yang di serahkan karena tak ada yang hadir dalam rapat.
“Ini kadis DTPHBun perlu di evaluasi. Kita minta bagaimana sikapnya ini karena sudah tiga kali tidak hadir sementara rapat ini kita mau tanya tentang program 2025,” ujarnya.
“Mungkin karena dia menganggap dirinya hanya sebagai pelaksana tugas, tapi tidak seharusnya seperti itu masa tidak pernah ketemu dengan kita teman-teman yang ada di komisi B padahal kita akan membangun Mitra yang tujuan untuk kepentingan masyarakat,”tutupnya.
Terpisah, Wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel Yeni Rahman geram karena ada tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mandek tahun 2024 lalu yang merupakan tugas anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 namun tak mampu di selesaikan.
“Luar biasa ini, saya dua periode belum pernah ada kejadian yang seperti ini yang di mana tidak tuntas pembahasannya. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini pertama dan terakhir karena seolah-olah kita tidak punya perencanaan yang baik ditambah pemangku kebijakan juga tidak cepat untuk melakukan solusi,” katanya. Kamis (30/1).
Padahal sebelumnya pihaknya telah melakukan konsultasi dengan PJ Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh saat menjabat yang telah memberikan masukan namun menurutnya tidak solutif.
“Bayangkan kami dari bulan sembilan dilantik tapi merasa bahwa kayak tidak bekerja, padahal ada mekanisme yang bukan di kewenangan kami sehingga sangat sesalkan hal tersebut. Saya rasanya kecewa berat sebenarnya dengan mekanisme penyelesaiannya yang harus nya ini bisa dituntaskan PJ sebelumnya,” ucapnya.
Menurut politisi PKS, ketika sebuah idealisme itu hadir harusnya juga solutif karena ada beberapa yang harus diselesaikan poin-poin yang harus dimasukkan tetapi tidak bergerak cepat.
“Yang kita harap ke depan bahwa setiap proses dalam Promperda ini memang harus jelas mekanismenya kalau perlu kita punya timing waktunya agar tidak terjebak dengan waktu,” ujarnya. (rif)