MAKASSAR, BKM–Rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dikeluhkan pimpinan dan anggota dewan lantaran air conditioner (AC) atau pendingin udar tidak berfingsi maksimal, akibatnya ruangan menjadi panas.
Selain itu, rapat paripuna juga mendapat intrupsi dari legislator Partai Golkar HA Kadir Halid yang mengungkapkan bila aktivitas wakil rakyat sering dihadiri pejabat yang mewakili gubernur atau penjabat (Pj) Gubernur Sulsel itu bukan dari eselon dua.
Olehnya itu, Kadir Halid yang melakukan intrupsi pada rapat paripurna, Selasa (4/2) meminta agar pejabat yang mewakili gubernur atau Pj minimal merupakan eselon dua. “Kalau gubernur berhalangan, setidaknya ada sekprov, asisten, staf ahli. Minimal eselon dua, jangan kepala bagian,”pinta Kadir Halid.
Mendapat intrupsi dari Kadir Halid yang juga Ketua Komisi D, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari langsung merespon positif. “Baik, terimakasih Pak Kadir Halid, usul diterima,”ujar Cicu-panggilan akrab Andi Rachmatika Dewi.
Sebelumnya Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Povinsi Sulsel Yeni Rahman mengaku akan fokus menuntaskan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua Bapemperda Sulsel, Syaharuddin menyebut ada tujug Ranperda di luar program pembentukan Perda 2025 yang diusulkan dalam rapat ini. Salah satunya adalah Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Ranperda ini dipandang urgen atau prioritas, maka dilakukanlah persetujuan untuk dibahas di luar propemperda. Ini sebenarnya kelanjutannya di tahun 2024,” kata Syaharuddin di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (4/2/2025).
Legislator PPP ini menjelaskan, ketujuh Ranperda warisan 2024 yang diusulkan dalam rapat paripurna telah dibahas pada tingkat pertama.
Bahkan, beberapa telah dikonsultasikan oleh panitia khusus ranperda tersebut ke Kemendagri sehingga perlu untuk dituntaskan pada tahun ini.
“Ini juga sudah ada evaluasi dari Kemendagri. Nah, untuk itu, karena kemarin belum sempat ditetapkan pada Desember 2024, maka menyebrang di tahun 2025 untuk dituntaskan,” jelas Syaharuddin.
Selain Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tiga Ranperda yang belum difasilitasi oleh Kemendagri yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi.
Kemudian Ranperda tentang Hukum Perusda Agrobisnis menjadi Perumda. Selain itu Ranperda tentang Pengembangan Hortikultura.
Sementara itu, tiga Ranperda lainnya sudah mendapat fasilitasi dari Kemendagri adalah Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Ranperda tentang Akhlak Mulia dan Etika Ruang Publik dan Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.
“Jadi, tiga Ranperda tadi ini yang jadi prioritas untuk dituntaskan. Ada Ranperda terumbu karang, akhlak mulia dan salah satunya ini cadangan pangan,” katanya.
“Apalagi sekarang kan kita harus linear dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan baru bapak Presiden Prabowo Subianto,” tandas Syaharuddin. (rif)
