MAKASSAR, BKM–Legislator Golkar selaku Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, HA Kadir Halid, menyoroti alokasi anggaran yang direncanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebesar Rp4,5 miliar untuk pembangunan infrastruktur drainase di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI).
“Dalam draf anggaran, ada Rp4,5 miliar untuk infrastruktur di CPI. Sebenarnya, CPI bukan kawasan yang terlalu mendesak. Sebaiknya, anggaran lebih difokuskan pada daerah yang benar-benar membutuhkan,” ujar Kadir Halid dalam rapat bersama Dinas BMBK di DPRD Sulsel, Selasa (4/2).
Menurut Kadir Halid, masih banyak wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur ketimbang CPI. Terlebih, pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi berdampak pada anggaran daerah.
“Dengan adanya pemotongan anggaran dari pusat, sebaiknya kita lebih memprioritaskan daerah lain yang lebih mendesak. Tolong ini diperhatikan,” tegasnya.
Hal sama dilontarkan Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman, yang mempertanyakan urgensi pembangunan drainase di CPI.
“Saya sering ke CPI dan menurut saya, kondisi di sana tidak terlalu mendesak. Sebaiknya, perhatian lebih difokuskan ke daerah lain agar pembangunan lebih dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dapat mengevaluasi kembali rencana anggaran tersebut dan lebih memprioritaskan pembangunan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Kabid Pembangunan Preservasi Jalan Dinas BMBK Sulsel, Irawan Dermayasamin, menjelaskan bahwa anggaran Rp4,5 miliar tersebut sebenarnya sudah pernah diajukan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) tahun sebelumnya, namun sempat terhenti. (jun/rif)