MAKASSAR, BKM–Tim transisi Mulia terus bekerja intensif dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Dokumen ini akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintahan Mulia dalam merealisasikan visi-misi dan program prioritasnya selama lima tahun ke depan.
Menurut Andi Januar Jaury Dharwis, saat ini, tim transisi Mulia tengah melakukan pemetaan dan pendalaman terhadap kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah saat ini, termasuk implementasi Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta berbagai Perda non-APBD yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain itu, tim juga secara aktif mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang bersifat mandatory dan imperatif, yang harus diakomodasi dalam program daerah. Sinkronisasi dengan program strategis nasional menjadi prioritas agar kebijakan pusat dan daerah dapat berjalan seiring tanpa tumpang tindih.
“Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada transfer ke daerah. Pemangkasan atau realokasi anggaran ini dipantau dengan cermat untuk memastikan tidak mengganggu jalannya program prioritas daerah. Selain itu, alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda nasional juga terus dikaji agar dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan daerah,”ujar Andi Januar yang juga Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel.
Menurutnya, tim transisi akan terus melakukan pendalaman berbagai bidang utamanya mengukur program/kegiatan tahun 2025 ini yang relevan dengan visi-misi mulia sehingga berkelanjutan dan menjadi menjadi konsolidasi angka untuk menjaga capaian target/indeks pemerintah kota Makassar 2025. Demikian juga mendeteksi jadwal propemperda 2025 yang sebelumnya sudah memasukan ranper RPJMD 2025-2030 mendapatkan pembahasan segera setelah pelantikan Mulai sebagai walikota dan wakil walikota Makassar. “Adapun muatan materi rancangan Perda ini disusun secara komprehensif dan realistis. Harapannya, dokumen ini mampu menjawab tantangan pembangunan daerah serta sejalan dengan arah kebijakan nasional yang sedang berjalan,”jelas mantan Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini. (rif)