MAKASSAR, BKM– Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Fadjry Djufry memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk pegawai Pemprov Sulsel tidak dipangkas atau dipotong.
“TPP tidak akan terganggu karena hak dasar pegawai. Kalau yang lain bisa, tapi gaji dan TPP jangan sampai ditunda,” kata Fadjry, Selasa (11/2).
Pemprov Sulsel kata dia, memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Bahkan, Fadjry bilang pada saat pelantikan Gubernur Sulsel 20 Februari 2025 mendatang Kepala OPD tak ada yang berangkat.
“Perjalan dinas sudah 50 persen diblokir. Saya sudah sampaikan ke OPD perjalanan dinas yang tidak ada outputnya tidak usah menghadiri kegiatan tidak terlalu pertemuan virtual aja, kecuali yang sangat urgen,” ujarnya.
Fadjry Djufry juga mengatakan, tidak akan membuka peluang Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah meski ada efisiensi anggaran. Ia mengaku, postur anggaran operasional di Pemprov Sulsel masih memadai untuk bekerja di Kantor, sehingga tidak dimungkinkan WFH.
“Kalau lihat postur anggaran kita masih memadai, agak berbeda kalau di Jakarta dengan di daerah. Kalau di sana kan banyak pertimbangan, kalau di daerah masih oke-oke aja,” kata Fadjry.
“Bukan itu saja, nanti pelantikan juga tidak diundang OPD semua. Tidak ada yang diundang, cuma gubernurnya saja untuk menghadiri, yang lain tidak wajib.Saya sudah instruksikan kalau gunakan APBD tidak usah pergi. Kecuali kalau biaya sendiri, silakan aja,” tutup Fadjry.(jun)