MAKASSAR, BKM–Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu bentuk nyata dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemimpin lokal dalam mengelola wilayahnya. Seharusnya, kepala daerah yang terpilih adalah sosok yang paling unggul di antara jutaan penduduk di daerahnya, dengan visi dan strategi yang jelas untuk membangun perekonomian lokal. Namun, di tengah keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat, para pemimpin daerah dihadapkan pada tantangan berat dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah mereka. Hal ini semakin diperparah dengan maraknya aksi “Indonesia Gelap” yang digaungkan oleh mahasiswa dan masyarakat, sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang semakin sulit dan kurangnya penciptaan lapangan kerja.
Hal itu disampaikan politisi Partai Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis, Minggu (23/2).
Menurut Januar, efisiensi anggaran berdampak langsung pada daerah, terutama dalam bentuk berkurangnya pendapatan transfer. Dana Alokasi Umum (DAU) yang semakin terbatas dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih terfokus pada proyek-proyek strategis nasional membuat ruang fiskal daerah semakin menyempit. Akibatnya, belanja pemerintah yang selama ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi, bahkan melemah.
Dalam teori ekonomi, belanja pemerintah seharusnya menjadi daya dorong dalam menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang berarti memastikan investasi yang dilakukan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. “Namun, ketika belanja daerah melemah, dampaknya bisa berantai: investasi swasta ikut lesu, penciptaan lapangan kerja terhambat, dan daya beli masyarakat menurun. Pada akhirnya, stagnasi ekonomi menjadi ancaman nyata bagi daerah-daerah yang bergantung pada dana transfer pusat. Inilah yang menjadi salah satu pemicu aksi “Indonesia Gelap,” di mana masyarakat menuntut kebijakan yang lebih proaktif dalam menciptakan kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran,”jelas mantan Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini.
Di tengah kondisi ini, kualitas seorang kepala daerah benar-benar diuji. Mereka harus mampu menggali potensi ekonomi lokal, mendorong investasi swasta, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada dana transfer. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain
Pertama, Mengembangkan sektor-sektor baru seperti ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal.
Kedua, Mempermudah perizinan investasi dan memberikan insentif bagi pelaku usaha agar tertarik menanam modal di daerah.
Ketiga, Memberikan stimulus bagi usaha kecil dan menengah agar tetap bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi.
Keempat, Memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kelima, Pemerintah daerah harus lebih aktif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendukung pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta menarik investasi yang dapat menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
“Namun, permasalahan ini sering kali dialihkan pemangku kebijakan daerah yang menimpakan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Padahal, di sinilah tantangan sesungguhnya bagi pemimpin daerah dan pemangku kebijakan secara keseluruhan: bagaimana mereka bisa menghadapi keterbatasan fiskal dengan solusi inovatif, bukan sekadar mencari kambing hitam”jelasnya.
Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel ini menambahkan bahwa otonomi daerah seharusnya menjadi sarana bagi pemimpin lokal untuk membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi wilayahnya, bukan sekadar menunggu kucuran dana dari pusat. “Dalam situasi fiskal yang semakin ketat, hanya pemimpin daerah yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada solusi yang akan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Oleh karena itu, dalam setiap pemilihan kepala daerah, masyarakat harus lebih kritis dalam memilih pemimpin yang benar-benar mampu menjawab tantangan zaman ini. Aksi “Indonesia Gelap” seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa masyarakat menginginkan perubahan nyata, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, bukan sekadar retorika tanpa aksi nyata,”pungkas Januar. (rif)