MAKASSAR, BKM–Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 lalu, telah menyerap anggaran cukup besar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Palopo.
Pemerintah Palopo pun harus putar otak demi menjaga stabilitas fiskal.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Ansyar mengaku pemerintah pusat sedang mempertimbangkan kucuran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Ada informasi akan dianggarkan APBN kalau daerah tidak mampu. Cuma belum ada resminya. Ada opsinya itu,” kata Ansyar, Minggu (2/3).
Pemprov Sulsel sendiri masih sulit ikut membantu anggaran PSU untuk Pilwali Palopo.
Pasalnya efisiensi anggaran juga sedang dilakukan dalam APBD Sulsel.
Ansyar sendiri masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait bantuan APBN. “Nanti mungkin dari APBN. Sampai saat ini kami belum rapatkan (bantuan anggaran),” lanjutnya.
Disisi lain, Komisioner KPU Sulsel Upi Hastati, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pembahasan anggaran untuk PSU Pilwali Palopo.
Upi menjelaskan bahwa pembahasan anggaran ini baru dilakukan pada tingkat Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), dan belum sampai ke tingkat Kota Palopo. “Pembahasannya baru pada tingkat Mendagri, belum ke Kota Palopo,”ungkapnya.
Upi juga mengaku belum mengetahui total anggaran yang diperlukan untuk PSU Palopo.
Diketahui sebelumnya, pasangan Trisal Tahir – Akhmad Syarifuddin sebelumnya menang tipis dalam Pilwali Palopo berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Palopo 3 hingga 5 Desember 2024.
Pasangan Trisal-Akhmad meraih suara terbanyak, yakni 33.933 suara, sementara Farid Kasim-Nurhaenih meraih 33.338 suara, selisih tipis hanya 595 suara dengan Trisal-Akhmad.
Pasangan Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta menempati posisi ketiga dengan 19.484 suara, dan Putri Dakka-Haidir Basir berada di urutan terakhir dengan 7.729 suara.
Trisal-Akhmad unggul di lima kecamatan, yakni Wara Utara, Telluwanua, Wara Timur, Mungkajang, dan Bara, sementara Farid Kasim-Nurhaenih unggul di Kecamatan Wara, Wara Selatan, Wara Barat, dan Sendana.
Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kota Palopo kemudian ditandatangani oleh kelima komisioner KPU Palopo, namun saksi dari tiga paslon lainnya tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi tersebut. (jun/rif)