MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mensinyalir praktik jual beli jabatan bisa saja terjadi dalam pengisian jabatan di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Hal itu mencuat karena adanya oknum pejabat yang menawarkan karena ingin tetap di posisinya saat ini.
Seperti diketahui, ada beberapa kepala bidang yang saat ini lowong dan harus diisi. Selain itu, Appi juga akan melakukan assesmen untuk merombak posisi kepala sekolah secara besar-besaran.
“Konyol ini. Jabatan kepala SD dan SMP. Bahkan ada juga yang sampai ke kabid (kepala bidang). Bukan orang yang tawarkan, tapi dia yang menawarkan, berapa saya bayar kalau mauka tetap tinggal di sini, Pak. Coba mentalnya seperti itu. Apa yang mau kita harapkan dari orang seperti ini. Tidak ada,” beber lelaki yang akrab disapa Appi itu.
Dia menegaskan, untuk penempatan para kepala sekolah, akan dilakukan secara transparan dan obyektif melalui proses assemen yang baik.
“Seluruh kepala sekolah dan seluruh guru-guru yang punya potensi,” tandasnya.
Dia menekankan, orang-orang menduduki posisi kepala sekolah harusnya mereka yang terpilih dan unggul karena menjadi dasar untuk membangun generasi.
“Kalau di sini bobrok, hancur, berantakan, bagaimana mau mencetak generasi unggul,” kata Appi.
Dia menegaskan, fenomena jual beli jabatan tidak boleh terjadi di Pemkot Makassar. Tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya transaksional.
Dia mengaku akan melakukan pengawasan melekat dan mendeteksi orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan dengan jalan menyogok atau curang.
Jika ada yang ditemukan pejabat seperti itu, ada bukti akurat, maka akan langsung dicopot.
“Jadi tidak boleh lagi ada kegiatan yang sifatnya transaksional. Harus terdeteksi, dan kalau umpamanya itu pun sampai terjadi, lolos dari deteksi dan menduduki jabatan, lalu ada indikasi, ada bukti, saat itu juga saya copot,” tegasnya.
Appi mengaku ada indikasi yang bisa terlihat jika modus seperti itu bisa terjadi karena jabatan itu persoalan dunia. “Semua orang mau ada di sana (jabatan). Semua orang menginginkan itu. Persoalannya, ada orang yang tidak tahu dirinya bisa di situ atau tidak, memaksakan diri untuk itu dengan menghalalkan berbagai cara. Ini yang tidak boleh. Sehingga di dalam prosesnya dalam mendapatkan jabatan tidak sesuai dengan jalur yang dilakukan akhirnya juga tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik,” tambahnya.
Untuk memperoleh jabatan, harus punya kompetensi yang mumpuni, mengikuti mekanisme yang telah diatur.
“Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Prosesnya harus berjalan dalam waktu dekat. Semuanya melalui uji kompetensi dan assesmen,” beber Appi.
Dia juga menyoroti dan mempertanyakan soal kebakaran yang terjadi di kantor Disdik Makassar beberapa waktu lalu.
Kenapa saat proses kebakaran CCTV langsung off.
“Ini Disdik (banyak persoalan).
Kantornya terbakar, tidak tahu siapa yang melakukan. Mana itu CCTV. Masak kalau ada kebakaran langsung CCTV off, tidak boleh dong,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan, sesuai instruksi wali kota, pihaknya diminta untuk memprioritaskan pembenahan internal lingkup Disdik terlebih dahulu.
Jabatan kepala bidang yang lowong akan diisi. Setelah itu, barulah akan dilakukan assemen kepala sekolah.
“Jadi kami diminta untuk melakukan pembenahan internal dulu. Kita selesaikan dulu pengisian jabatan yang lowong di lingkup Disdik karena ada beberapa jabatan kepala bidang yang lowong,” ungkap Andi Bukti saat dihubungi, Rabu (5/3).
Setelah itu, kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ini, barulah akan masuk di proses assesmen kepala sekolah.
Rencananya, assemen kepala sekolah itu nantinya akan dilakukan oleh tim transisi yang telah dibentuk Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
“Jadi secepatnya akan kita lakukan. Mereka nanti akan diassesmen oleh tim transisi,”
ujar Andi Bukti.
Dia menekankan proses assemen akan dilaksanakan secara transparan dan terbuka.
Pihaknya akan melakukan pengawasan jangan sampai ada orang-orang tidak bertanggung jawab atau calo yang menggunakan momen tersebut untuk mengambil keuntungan.
“Kita tidak akan mentolerir oknum-oknum yang ingin ambil kesempatan bermain-main dalam proses seleksi jabatan. Jangan sampai ada calo yang bermain. Tentu kita akan melakukan pengawasan,” tandasnya. (rhm)