MAKASSAR, BKM — Pemerintah akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah yang ada di Indonesia. Ini merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar PSU.
Guna mendukung pelaksanaan PSU tersebut, pemerintah membutuhkan setidaknya Rp719 miliar setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan perhitungan secara rinci.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan perhitungan ulang, total kebutuhan PSU sebesar Rp719 miliar. Nilai ini sudah mengalami penurunan dari target awal Rp1 triliun.
“Rincian kebutuhan tersebut untuk KPU sebanyak Rp429.725.922.805 atau 59,75 persen, kemudian Bawaslu Rp158.919.295.848 atau 22,10 persen, anggaran untuk Polri sebesar Rp91.993.554.893 atau 12,79 persen, dan anggaran untuk TNI sebesar Rp38.531.459.000 atau 5,36 persen,” katanya.
Untuk kebutuhan anggaran tersebut, tambah Tito, dirinya telah berkonsultasi dengan pemerintah daerah, dan hampir semuanya bersedia untuk membiayai anggaran tersebut.
Sembari tetap bisa melakukan efisiensi dan anggaran sisa. Sementara daerah lainnya yang sempat terkendala juga telah dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi, dan mereka sanggup menggunakan sisa anggaran KPUD provinsi.
“Untuk pendanaan ini sudah disiapkan masing-masing daerah, baik tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi,” jelas Tito.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI asal Sulsel Taufan Pawe mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Mendagri Tito dalam memberikan solusi.
“Kami tentunya apresiasi dan bangga dengan kerja cepat dan cerdas Menteri Dalam Negeri untuk pelaksana jalannya PSU,” kata TP, Kamis (13/3).
Menurut Ketua DPD I Golkar Sulsel ini, upaya Mendagri mencari jalan terbaik untuk penganggaran pada PSU di 24 daerah pascaputusan MK merupakan langkah yang tepat.
“Saya pikir semua harus berpikir tanggap dan cepat dalam pengambilan keputusan, sehingga apa yang dihasilkan bisa berdampak baik,” ungkapnya.
Anggota Fraksi Golkar di DPR RI itu menyampaikan terima kasih kepada Mendagri bersama semua pihak yang kini mencari solusi anggaran agar percepatan PSU di tengah kondisi efisiensi anggaran.
“Kami juga tentunya berterima kasih karena jalur anggaran telah dituntaskan dan semuanya dilakukan pada anggaran daerah,” ucapnya. (*)
