MAKASSAR, BKM — Wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hamzah Hamid menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan program-program prioritas yang benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat. Ia menolak proyek politik yang hanya bersifat seremonial tanpa manfaat luas bagi publik.
Sebagai Ketua DPD PAN Makassar, Hamzah juga menekankan pentingnya seluruh legislator atau kader PAN yang duduk di parlemen melakukan transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pembangunan oleh pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran akan memastikan program pembangunan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
“Kami akan memainkan peran dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna memastikan bahwa program pembangunan yang dihasilkan dalam musrenbang tidak menyimpang dari kepentingan publik,” tegasnya, Jumat (14/3).
Mantan legislator Makassar ini juga mengajak eksekutif untuk bersinergi dengan legislatif agar pembangunan di Makassar semakin terarah dan berpihak pada rakyat. Ia berharap, dengan kerja sama yang kuat antara kedua lembaga ini, setiap kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Hamzah menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran dan proyek-proyek pembangunan. Menurutnya, tanpa pengawasan yang baik, banyak program hanya akan berhenti pada tahap perencanaan tanpa realisasi yang memadai.
“Kita harus memastikan setiap rupiah dari anggaran digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dengan partisipasi aktif warga, kata Hamzah, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran.
“Kita tidak ingin kebijakan dibuat di ruang tertutup tanpa mendengar aspirasi masyarakat. Suara rakyat harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang diambil,” tuturnya. (ita)