MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mulai melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Appi, sapaan akrab Munafri menunjuk tim transis untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja BUMD selama ini.
Pada Jumat pekan lalu, tim transisi mengumpulkan seluruh jajaran direksi untuk dimintai keterangan seperti apa kondisi Perusda, baik dalam sisi keuangan maupun performa bisnisnya. Termasuk sejauh mana kontribusi yang telah diberikan ke Pemkot Makassar selama ini.
“Banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. Kita perlu melihat bagaimana sistem operasional berjalan dan apakah perusahaan daerah ini benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Munafri pun menyoroti target tahunan yang tidak tercapai oleh seluruh BUMD, yang artinya perlu dibenahi. “Setiap tahun ada perjanjian kerja, tapi mengapa target tidak terpenuhi? Jika semua berjalan baik, kita tidak perlu rapat seperti ini,” tegasnya.
Untuk itu, Munafri meminta kejelasan mengenai hambatan yang dihadapi BUMD dalam rakor ini. “Apakah berasal dari perubahan regulasi, faktor internal, atau masalah manajemen SDM. Jika SDM yang bermasalah, atau direksi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka harus dievaluasi” ujarnya.
Munafri juga meminta laporan data yang valid agar evaluasi bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. “Tolong sediakan data yang jelas agar kita bisa mengambil langkah yang tepat. Semua harus berbasis aturan yang ada. Kita harus punya sistem kerja yang jelas agar perusahaan tetap sehat dan bisa berkontribusi bagi Kota Makassar,” katanya.
Munafri menegaskan jika suatu BUMD tidak berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu dipertimbangkan ulang keberadaannya. “Kalau tidak memberikan manfaat, untuk apa kita pertahankan,” ujarnya.
Tercatat ada enam perusahaan daerah (perusda) milik Pemkot Makassar yang akan diperiksa. Masing-masing Perumda Air Minum, PD Parkir, PD Pasar, Rumah Potong Hewan (RPH), BPR, dan PD Terminal Makassar Metro. Bocoran awal, enam perusda tersebut sama sekali tidak ada yang memenuhi target tahunan.
Apalagi dari hasil laporan tahunan terakhir, dari enam perusda yang ada, hanya satu perusda yang memberikan kontribusi berupa deviden ke Pemkot Makassar, yakni Perumda Air Minum. Munafri kemudian mempertanyakan kinerja para direksi.
“Ini menunjukkan bahwa direksi tidak begitu serius dalam menjalankan perusahaan. Kan target itu ujungnya. Berarti kan ada sesuatu. Jadi begini, pada saat Anda menentukan target, kan harus Anda kejar target itu. Nah, kalau tidak terkejar apa masalahnya? Nah itu yang kita tahu. Sakitkah? Atau ada perubahan peraturan? Ini yang mau kita tahu kenapa target-target itu tidak terealisasi,” cetusnya.
Ia juga mempertanyakan pola pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Seharusnya jika direksi tidak bekerja profesional dan maksimal maka Dewas harus memberikan teguran. “Kalau sumber dayanya yang ada di dalam secara direksinya tidak bisa, kenapa Dewan Pengawas itu tidak mengontrol ini,” keluhnya.
Karena itu, Munafri memastikan akan mengganti direksi dan dewas Perusda yang tidak menjalankan kerja-kerjanya dengan baik.
Dikonfirmasi terpisah, salah seorang anggota tim transisi, Hudli Huduri mengatakan tim transisi akan melakukan pertemuan dengan jajaran direksi Perusda secara bertahap. Pertemuan itu untuk mengetahui seperti apa pencapaian yang telah diraih selama ini. Termasuk seperti apa kondisi keuangan dan ‘kesehatan’ Perusda selama ini.
“Jadi kita akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan jajaran direksi untuk mengevaluasi lebih lanjut kinerja BUMD Makassar,” tandasnya. (rhm)