Site icon Berita Kota Makassar

BPJS Aktif Capai 89 Persen, Pemkab Sinjai Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan

SINJAI,BKM– Pemerintah Kabupaten Sinjai terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini ditegaskan dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Kamis (17/4/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sinjai, A. Jefrianto Asapa.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sinjai, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Forum ini menjadi wadah evaluasi dan koordinasi untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Sinjai.

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan BPJS Kesehatan Nomor 66 Tahun 2025 tentang pembentukan forum komunikasi pemangku kepentingan utama di tingkat kabupaten.

Selama forum berlangsung, para peserta membahas berbagai tantangan dan solusi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program JKN.

Sekda A. Jefrianto Asapa menegaskan bahwa Pemkab Sinjai akan terus menunaikan tanggung jawabnya untuk menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi warganya.

“Pemerintah Kabupaten Sinjai berkomitmen memenuhi apa yang menjadi kewajiban Pemda dalam pemenuhan BPJS kesehatan. Kita punya 89 persen masyarakat aktif BPJS, itu akan kita layani dan tingkatkan kepesertaannya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data terbaru, sebanyak 98 persen warga Sinjai telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, tingkat keaktifan kepesertaan masih berada di angka 89 persen.

“Ini capaian yang patut kita jaga dan tingkatkan. Kedepan kita akan terus mendorong keaktifan peserta, agar manfaat program JKN benar-benar bisa dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Sinjai,” tutupnya.

Forum ini diikuti oleh Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Kepala BKAD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bappeda, Sekretaris BKAD, Kepala Bidang Anggaran BKAD, serta pejabat teknis lainnya yang memiliki peran penting dalam integrasi program kesehatan di daerah.

Exit mobile version