MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Demokrat DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menjaga aset fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos).
Ray menilai lemahnya pengawasan telah membuka ruang bagi maraknya bangunan ilegal yang berdiri di atas lahan pemerintah, bahkan hingga menutupi kanal dan drainase kota.
”Awalnya cuma bangku dan tenda, tapi lama-lama sudah ada WC dan kompor. Tak lama lagi, bangunan tingkat tiga berdiri. Giliran disuruh bongkar, kita yang disuruh ganti rugi tiga kali lipat,”ujar Ray, Rabu (23/4).
Sebagai Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar, Ray menyoroti dampak serius dari pembiaran ini. Ia menyebutkan bahwa bangunan liar telah menyebabkan aliran air tersumbat, sehingga mengakibatkan banjir di wilayah yang sebelumnya tidak terdampak.
”Beberapa wilayah yang dulu tidak banjir, sekarang jadi langganan. Ini akibat banyaknya bangunan liar yang menutup jalur air. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, ini sudah mengancam keselamatan warga,” ujarnya.
Ray pun mendorong Wali Kota Makassar untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan pembangunan di setiap kelurahan. Menurutnya, Satgas ini harus bekerja aktif mengawal peraturan daerah dan perwali agar tidak mandul di lapangan.
”Satgas ini harus hadir di setiap kelurahan. Jangan hanya instruksi dari atas, tapi tidak ada gerakan nyata di bawah. Lurah dan camat jangan kehilangan wibawa. Mereka harus jadi garda terdepan penegakan aturan,” ujarnya lantang.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan persuasif tetap penting, namun bukan berarti lemah terhadap pelanggaran yang sudah nyata dan berdampak. “Tegur, panggil, surati, bongkar! Tapi tetap mulai dengan cara manusiawi. Jangan biarkan masyarakat berpikir pemerintah tak berdaya,” tutupnya.(ita/rif)