MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar tengah mempersiapkan peluncuran program pemberian seragam sekolah gratis untuk pelajar.
Program seragam sekolah gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masuk dalam tujuh program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) atau Mulia.
Program itu rencananya akan direalisasikan dalam waktu dekat, tepatnya di tahun ajaran baru.
Sesuai instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, pengadaan seragam gratis tersebut harus melibatkan penjahit yang masuk dalam kategori pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Makassar.
Menindaklanjuti instruksi itu,
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar turun langsung mensosialisakan kepada para pelaku UMKM yakni tukang jahit.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Muhammad Rheza, S.STP., M.Si menerangkan
pihaknya mendorong pelaku UMKM jasa jahit menjahit sebagai pelaksananya sesuai arahan wali kota dan wakil wali kota.
Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Makassar ini menerangkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke pelaku maupun kelompok UKM jahit menjahit.
“Kami sudah melakukan pendataan. Tercatat 580 UMKM Penjahit dan 60 kelompok usaha siap terlibat untuk menyukseskan program Pemkot Makassar ini,” beber Rheza.
Dia menegaskan, program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu siswa mendapatkan seragam sekolah secara gratis, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor usaha mikro di daerah.
Kepala Bidang UKM Diskop & UMKM Makassar, Andi Tenribeda M,S. Ap menambahkan, pihaknya saat ini telah melakukan sosialisasi dan pendataan ke tingkat kecamatan.
“Kami sudah melakukan sosialisasi ke 15 kecamatan di Kota Makassar untuk menyampaikan informasi teknis dan tahapan pelaksanaan program kepada pelaku UMKM serta masyarakat umum,” ujarnya.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran. serta melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha lokal secara merata.
“Kita mendata UMKM mana yang layak dan mampu terlibat dalam program ini,” ujarnya.
Dia mengatakan, karena bisa jadi dibutuhkan UMKM yang memiliki badan hukum dan kemampuan modal dalam melaksanakan kegiatan ini.
“Tetapi kita sudah siapkan solusi dengan kelompok usaha. Jadi jika ada UMKM yang belum memiliki badan hukum nanti melalui kelompok usaha itu,” ujarnya.
Diharapkan seluruh proses produksi seragam dapat selesai dan didistribusikan sebelum tahun ajaran baru dimulai. (*)