SEHARI Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi pelaksanaan Pilkada tahun 2024 yang berlangsung dengan aman, jujur dan adil.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) pada kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Anggaran Hibah pasca Pilkada serentak 2024 yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, Senin (5/5).
Gubernur ASS juga menyampaikan bahwa salah satu capaian positif dalam proses tersebut adalah adanya pengembalian sisa dana hibah oleh Bawaslu Sulsel.
“Alhamdulillah, dari pelaksanaan Pilkada 2024, ada pengembalian yang menunjukkan komitmen efisiensi dan akuntabilitas,” ujarnya dihadapan Ketua dan Anggota Bawaslu se-Sulawesi Selatan serta Anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Drs. H. Fathan Subchi yang didampingi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel Winner Franky Halomoan Manalu yang juga menyempatkan hadir di Makassar.
Selain mengapresiasi pelaksanaan Pilkada, Gubernur ASS juga memberikan perhatian terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Palopo yang menjadi satu-satunya PSU di Sulsel. Gubernur menegaskan komitmen Pemprov dalam menjaga netralitas dan keamanan.
“Kami akan menurunkan Satpol PP untuk membantu pengamanan pelaksanaan PSU di Palopo, dan insyaallah saya sendiri akan hadir langsung pada 24 Mei 2025 mendatang,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dalam pelaksanaan PSU.
“Jika terbukti ada ASN yang terlibat aktif atau berpihak, maka akan kami beri sanksi tegas, termasuk pemberhentian atau penonaktifan dari jabatan.”
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
“Kami telah melewati tiga gubernur dalam proses Pilkada, dan insyaallah dari total anggaran hibah sebesar Rp173 miliar, sekitar Rp34 miliar akan dikembalikan. Jika ada kekeliruan administrasi, kami terbuka untuk dibimbing dan melakukan perbaikan,”jelasnya.
Anggota 6 BPK RI Fathan Subchi turut memberikan apresiasi atas inisiatif evaluasi ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang penting untuk memastikan anggaran publik dikelola secara bertanggung jawab.
“Evaluasi seperti ini adalah bagian dari penguatan tata kelola keuangan negara yang baik. Semoga kegiatan ini menjadi ruang refleksi untuk peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan ke depan,” ungkapnya.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, Bawaslu, dan BPK semakin erat dalam menjaga integritas pemilu dan tata kelola keuangan negara yang berkualitas. (jun/rif)