MAKASSAR, BKM — Pemilihan ketua RT/RW se-Kota Makassar bakal dihelat secepatnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menargetkan Juni 2025 mendatang pesta demokrasi itu sudah bisa dilaksanakan.
Saat ini Pemkot Makassar tengah menggodok landasan hukum berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW. Termasuk membahas terkait kebutuhan anggarannya.
“Jadi tidak terlalu lama lagi. Kita usahakan dalam waktu dekat. Yang penting bagaimana landasan hukum untuk aturan itu bisa jalan dulu. Artinya akan ada Perwali. Setelah itu kita jalankan. Ini sudah berproses (Perwali). Mudah-mudahan bisa Juni. Lebih cepat lebih baik,” ungkap lelaki yang akrab disapa Appi ini, kemarin.
Dia mengemukakan, untuk kebutuhan anggaran pemilihan RT/RW, pihaknya masih menunggu hasil hitung-hitungan pihak kecamatan maupun kelurahan.
“Jadi pembahasan anggaran juga sementara dilakukan. Kami masih tunggu hasil hitung-hitungannya teman-teman yang ada di kecamatan dan kelurahan, supaya bisa dimaksimalkan. Ini yang harus kita kedepankan untuk menjaga stabilitas masyarakat yang ada di wilayah paling kecil,” terang politisi Partai Golkar itu.
Karena masih dalam tahap penggodokan, kata Appi, pihaknya belum bisa memastikan berapa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pesta demokrasi skala RT/RW tersebut. Mekanisme pemilihan RT/RW kali ini akan berbeda dengan pemilihan di era Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.
Jika sebelumnya ketua RW dipilih secara langsung, maka kali ini tidak demikian. Yang akan dipilih secara langsung hanya ketua RT. Selanjutnya, para ketua RT terpilih yang akan memilih ketua RW masing-masing. Kemudian para Ketua RW itu yang akan memilih para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
“Jadi mekanismenya seperti itu. Nanti akan bertingkat, RT dulu yang dipilih, nanti kesepakatan mereka pilih RW. Selanjutnya, RW pilih LPM,” tambah Appi.
Terkait keberadaan Dewan Lorong (Delor) saat ini, menurut Appi, masih akan dikaji. “Kita akan lihat kalau umpamanya itu masih punya kompeten dan bisa digunkan kenapa tidak. Tapi kalau sudah tidak, ngapain kita nambah beban dengan itu. Sebenarnya dengan adanya RT/RW terpilih, ini akan mewakili kehendak masyarakat yang ada di wilayah situ,” imbuhnya.
Sejauh ini, jabatan ketua RT/RW masih diisi oleh penjabat (pj). Mereka itu nantinya yang akan mempersiapkan pemilihan Ketua RT/RW defintif. Para Pj RT/RW tersebut tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan RT/RW.
Akibatnya, banyak Pj RT/RW yang ditunjuk mengundurkan diri karena alasan akan ikut bertarung dalam pemilihan Ketua RT/RW definitif. Sehingga saat ini posisi tersebut banyak yang kosong dan digantikan oleh orang lain sesuai rekomendasi dari pihak kelurahan. Namun yang menjadi persoalan, SK Pj RT/RW pengganti tersebut hingga saat ini belum terbit.
Menyikapi persoalan tersebut, Appi mengatakan semua masih berproses. Apalagi masih ada nama-nama pengganti Pj RT/RW yang belum diusulkan oleh pihak kelurahan/kecamatan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar,Andi Zulkifli Nanda mengatakan sesuai instruksi wali kota, pemilihan Ketua RT/RW harus dilaksanakan secepatnya. “Pak Wali berharap bisa dilaksanakan secepatnya,” kata lelaki yang akrab disapa Zul.
Karena itu, Pemkot Makassar sudah mulai menggodok aturan pemilihan, termasuk kebutuhan anggarannya. Camat maupun Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) sudah dipanggil khusus untuk membahas anggaran pemilihan.
“Hari ini (kemarin) sudah dilaksanakan rapat mengenai kejelasan pemilihan ketua RT/RW. Pak camat dan Kepala BPM juga sudah dipanggil untuk bahas anggaran. Kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan,” jelas Zul.
Jika pemilihan ketua RT/RW ini akan dilaksanakan bulan Juni mendatang, maka Pemkot Makassar akan menggunakan anggaran hasil efisiensi untuk perhelatannya. Anggarannya akan dialokasikan ke setiap kecamatan dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
“Jadi nanti anggaran pemilihan ada di kecamatan, ada juga di Bagian Pemberdayaan,” tandas Zul. (rhm)