SIDRAP, BKM–Politisi Partai Nasdem yang juga Bupati Sidrap, H Syaharuddin Alrif, bersyukur capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCP) 2024 Sidrap terus terjaga. Itu berkat kerja-kerja keras seluruh aparat pemerintah. “Alhamdulillah MCP kita terjaga, tapi saya kira tetap ada beberapa hal yang perlu untuk kita perbaiki,”ujar Syaharuddin Alrif, usai penerimaan penghargaan MCP Kategori Terjaga yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/5).
Syahar-panggilan akrab H Syaharuddin Alrif merespon positif penilaian MCP ini, sebab akan dapat berdampak pada peningkatan integritas pemerintah daerah dan menurunkan risiko korupsi di daerah. Ia juga menegaskan bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan implementasi MCP, tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Kami mengimbau seluruh jajaran di pemerintah daerah untuk terus mencermati indikator MCP dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata pencegahan korupsi. Tidak hanya sekadar menyampaikan dokumen dan administrasi. Selain itu, Inspektorat juga harus berperan sebagai quality assurance dalam memastikan efektivitas upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh perangkat daerah,”jelas Syahar yang pernah tercatat sebagai Wakil Ketua I DPRD Sulsel ini.
Syahar yang juga Sekretaris DPW Nasdem Sulsel ini juga berharap, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sidrap, semakin memahami peran strategis mereka dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.
Penghargaan khusus dari KPK ini, juga merupakan apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan MCP sebagai upaya pencegahan korupsi. Sebab, keberhasilan MCP bukan sekadar angka, tetapi juga mencerminkan integritas dan efektivitas tata kelola pemerintahan di daerah.
MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator. Ada delapan yang menjadi area intervensi MCP KPK. Yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengelolaan BMD. (ady/rif/c)