MALILI, BKM — Bupati Luwu Timur, H Irwan Bachri Syam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Sulselbar yang digelar di Jasmine Ballroom, Claro Hotel Makassar, Rabu (14/5).
RUPS LB dipimpin Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, yang hadir sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Turut hadir Gubernur Sulbar H Suhardi Duka bersama para Bupati dan Wali Kota se-Sulsel dan Barat selaku pemegang saham Bank Sulselbar.
Dalam agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, Irwan mengungkapkan sejumlah keputusan strategis telah disepakati bersama, di antaranya pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2024, serta pembahasan rencana kerja perseroan untuk tahun buku 2025.
Salah satu poin penting yang disetujui adalah peningkatan Dividend Payout Ratio (DPR) dari sebelumnya 60 persen menjadi 65,13 persen mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan kepercayaan pemegang saham terhadap manajemen Bank Sulselbar.
Selain itu, juga disepakati penggunaan laba perseroan tahun buku 2024 serta penetapan plafon dana Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2025, yang akan memperkuat kontribusi sosial perusahaan terhadap pembangunan di daerah.
Sementara itu, dalam agenda RUPS Luar Biasa Tahun 2025 yang memuat 13 pembahasan penting, kata Irwan Bachri Syam, salah satunya adalah pengangkatan Sdr. Jufri Rahman sebagai Komisaris Utama PT. Bank Sulselbar periode 2025–2029. Menurutnya, penetapan ini akan berlaku efektif setelah Jufri dinyatakan lulus dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh otoritas yang berwenang.
“Bank Sulselbar memiliki peran vital sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dengan penguatan struktur manajemen dan arah kebijakan yang lebih progresif, kami berharap Bank Sulselbar semakin profesional dan berdampak luas bagi masyarakat,” ungkap Irwan.
Irwan mengungkapkan bahwa penyertaan modal Pemkab Lutim ke Bank Sulselbar sampai tahun 2024 adalah Rp 140 M dan merupakan urutan kedua pemegang saham setelah Pemprov Sulsel. (rls)