MAKASSAR, BKM — Sebanyak 8.099 lulusan SD di Makassar tak bisa tertampung di SMP negeri. Hal itu disebabkan oleh jumlah lulusan sekolah dasar lebih banyak dibanding kuota atau daya tampung yang disiapkan oleh SMP negeri.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar Sutardin, menerangkan bahwa estimasi lulusan SD negeri tahun ini sebanyak 16.584, sementara lulusan SD swasta sebanyak 5211. Sehingga estimasi total lulusan SD di Makassar tahun 2025 sebanyak 21.795 peserta didik. Sementara kuota yang disiapkan untuk SMP negeri hanya 13.696.
“Artinya ada sekitar 8.099 lulusan SD yang tidak bisa tertampung di SMP negeri,” ungkap Sutardin saat ditemui di Kantor Disdik Makassar, Rabu (21/5).
Dia juga menjelaskan, untuk jenjang SD, Pemkot Makassar menyiapkan kuota atau daya tampung sebanyak 18.620.
Lebih jauh dikemukakan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini sedikit berbeda dibanding tahun lalu. Jika tahun sebelumnya ada disebutkan jalur zonasi, tahun ini berubah menjadi jalur domisili.
“Perbedaannya, jalur zonasi itu seperti rayonisasi. Misalnya zona A mencakup tiga kecamatan. Sementara untuk domisili, tidak seperti itu, karena mengacu pada radius atau jarak rumah ke sekolah tempatnya mendaftar,” katanya.
Sama seperti tahun lalu, ada empat jalur yang disiapkan dalam SPMB jenjang SMP. Yakni jalur domisili dengan kuota 50 persen, perpindahan orang tua 5 persen, jalur prestasi 25 persen, dan jalur afirmasi 20 persen. Sementara untuk SD ada tiga jalur yaitu domisili 80 persen, afirmasi 15 persen, dan perpindahan orangtua 5 persen.
Untuk jenjang SMP, pendaftaran jalur domisili akan dibuka 25-29 Juli mendatang. Sedangkan jalur non domisili 1-4 Juli. Sementara untuk jenjang SD, pendaftaran jalur domisili berlangsung 30 Juni hingga 1 Juli dan jalur non domisili 1-4 Juli.
Pelaksana Tugas (Plt0 Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Andi Bukti Djufrie, mengatakan pihaknya sudah siap melalukan SPMB SD/SMP di Makassar yang akan dimulai Juni-Juli 2025. “Juknisnya sudah kita kirim ke Jakarta (kementerian), kemudian daya tampungnya juga sudah selesai,” jelasnya.
Dia mengemukakan, jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) untuk SD yakni 28 siswa. Sedangkan untuk SMP, satu rombel ditetapkan 32 siswa.
“Kita sudah komitmen dengan teman-teman kepala sekolah, bahwa khusus SD tidak ada lagi penambahan, cuma 28 orang dalam satu rombel, kemudian untuk SMP hanya 32 untuk satu rombel,” tegasnya.
Jika ada yang menyalahi, lanjut Andi Bukti, pihaknya sudah berkomitmen, semua kepala sekolah akan kena sanksi. “Pasti akan ada sanksi yang diberikan kepada kepala sekolah,” jelasnya.
Bukti Djufrie menyebut siswa yang tidak tertampung di SMP negeri akan diarahkan untuk daftar di sekolah swasta.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah swasta untuk membahas secara detail nasib peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Jadi saya meminta Kadisdik untuk berkomunikasi dengan sekolah swasta supaya pendistribusian ini bisa berjalan dengan baik. Tetap yang perlu diperhatikan lagi adalah kualitas pendidikan yang harus dijaga. Bagaimana infrastruktur pendidikan, guru-guru yang mengajar, karena anak anak dalam proses pendidikan harus diberikan berbagai kemudahan untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak,” tegas Appi, sapaan akrab Munafri. (rhm)